Gerindra Jateng Sentil Ketergantungan PAD pada Pajak Kendaraan, Pemprov Diminta Cari Sumber Baru

Semarang, SUARA PEMBARUAN  – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyiapkan terobosan baru untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sorotan utama tertuju pada struktur pendapatan daerah yang dinilai masih terlalu bertumpu pada pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah, Dwi Yasmanto, mengatakan capaian pendapatan daerah hingga saat ini belum sepenuhnya menggembirakan. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu bergerak lebih agresif mencari sumber-sumber penerimaan baru agar target PAD dapat tercapai dan ketergantungan terhadap satu sektor bisa dikurangi.

“PAD kita sampai hari ini masih paling besar ditopang dari pajak kendaraan bermotor. Karena capaian pendapatan belum bagus, pemerintah harus punya terobosan agar target pendapatan daerah bisa tercapai,” ujar Dwi Yasmanto saat ditemui di sela kegiatan FGD Kepemudaan di Restaurant Istana, Semarang, Kamis (9/7/2026) malam.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah yang akrab disapa Yayan itu menuturkan, salah satu langkah yang saat ini ditempuh adalah memperkuat koordinasi dengan Polda Jawa Tengah guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Menurut dia, upaya tersebut penting karena pajak daerah masih menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah.

Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih tertib memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, keberlangsungan pembangunan daerah juga sangat bergantung pada kontribusi pajak yang dibayarkan warga.

“Kami berharap masyarakat semakin taat dan tertib membayar pajak, karena pembangunan Jawa Tengah juga ditopang dari pajak yang dibayarkan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, DPRD Jawa Tengah tidak ingin sumber PAD hanya bergantung pada PKB. Sejumlah sektor lain dinilai perlu dioptimalkan, di antaranya pajak air permukaan dan pajak alat berat. Namun hingga kini, kontribusi kedua sektor tersebut terhadap total pendapatan daerah masih dinilai belum signifikan.

Dwi menjelaskan, persoalan pada pajak alat berat salah satunya terletak pada kondisi di lapangan. Dari hasil pendataan, banyak alat berat yang sebenarnya sudah terdaftar sebagai objek pajak, tetapi tidak lagi beroperasi sehingga potensi penerimaan daerah tidak dapat dimaksimalkan.

“Pendataannya sebenarnya sudah cukup bagus, tetapi banyak alat berat yang sudah tidak digunakan, sehingga penerimaan pajaknya tidak maksimal,” ujarnya.

Selain sektor pajak, DPRD Jawa Tengah juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih perlu didorong agar lebih berkontribusi terhadap PAD. Evaluasi kinerja BUMD dianggap penting agar perusahaan daerah mampu memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kas daerah.

Menurut Dwi, penataan BUMD juga harus dilakukan secara serius untuk mencegah tumpang tindih bidang usaha antarperusahaan daerah. Dengan begitu, setiap BUMD bisa bergerak lebih fokus, efisien, dan sesuai dengan sektor usaha yang digarap.

Ia menegaskan, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi kebutuhan mendesak bagi Jawa Tengah. Langkah tersebut dinilai penting agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan pemerintah tidak terus-menerus bergantung pada pajak kendaraan bermotor dalam membiayai pembangunan.*