Purbaya Blak-blakan soal Rapat Menteri dengan Prabowo: Presiden Hafal Angka, Menteri Tak Bisa Asal Lapor

Jakarta, SUARA PEMBARUAN — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dinamika komunikasi para menteri dengan Presiden Prabowo Subianto, termasuk bagaimana kepala negara itu memimpin pembahasan kebijakan strategis di lingkaran kabinet. Menurut Purbaya, komunikasi antara Presiden dan para menteri berjalan intens, terutama dengan jajaran yang menangani sektor-sektor penting pemerintahan.

Hal itu disampaikan Purbaya saat menjadi bintang tamu dalam podcast Denny Sumargo yang tayang Jumat (3/7/2026). Dalam perbincangan tersebut, ia menggambarkan Presiden Prabowo sebagai sosok yang detail, cepat beradaptasi, dan sangat menguasai angka-angka yang dilaporkan para pembantunya.

“Ngobrol tentu ada. Memang tidak semua menteri selalu ikut, biasanya sekitar 10 sampai 12 orang dari sektor-sektor penting. Kalau saya dipanggil, ya biasanya karena ujungnya urusan anggaran,” ujar Purbaya sambil berkelakar.

Ia menjelaskan, setiap kali bertemu Presiden, para menteri tidak hanya diminta memaparkan program, tetapi juga harus terbuka mengenai risiko dan konsekuensi dari kebijakan yang akan dijalankan. Menurut dia, Presiden ingin semua opsi dipetakan secara jelas agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Purbaya menilai Prabowo memiliki kemampuan menyerap informasi dengan cepat, termasuk ketika para menteri menyampaikan perkembangan kebijakan atau usulan program. Ia bahkan menyebut Presiden sangat hafal pada angka-angka yang pernah dipaparkan dalam rapat, sehingga para menteri tidak bisa menyampaikan laporan secara sembarangan.

“Dari situ saya tahu Presiden itu pintar. Angka-angka yang pernah kita sebut, beliau ingat. Jadi, tidak mungkin kita mengarang atau menutup-nutupi. Kalau ada yang kurang bagus, lebih baik disampaikan apa adanya supaya beliau bisa mengambil keputusan,” kata Purbaya.

Dalam podcast tersebut, Denny Sumargo sempat menyinggung persepsi publik yang kerap menganggap para pejabat tidak saling berkomunikasi. Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan bahwa koordinasi di internal pemerintahan sebenarnya berjalan, hanya saja tidak selalu terlihat di ruang publik.

Ia juga mengisahkan bagaimana Prabowo bisa bereaksi keras ketika menilai ada proses kebijakan yang berjalan terlalu lambat. Menurut Purbaya, Presiden kerap mempertanyakan alasan di balik permintaan tambahan waktu, termasuk ketika ada usulan studi kelayakan baru yang dinilai justru memperpanjang proses.

Selain membahas pola komunikasi di kabinet, Purbaya juga menyinggung proses pengambilan kebijakan fiskal, khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengatakan, di balik berbagai persepsi publik, Presiden tidak mengambil keputusan fiskal secara serampangan, melainkan mendiskusikannya secara detail bersama tim ekonomi.

Purbaya mengungkapkan bahwa dalam salah satu pembahasan, sempat muncul skenario mengenai ruang defisit APBN. Namun, ia mengaku memberi masukan agar pemerintah tetap berhati-hati dan tidak gegabah menembus batas defisit yang berpotensi memicu gejolak serta serangan terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.

Menurut dia, Prabowo menerima masukan tersebut dan menyesuaikan arah kebijakan. Bahkan, kata Purbaya, Presiden kemudian justru mendorong agar defisit APBN dijaga semakin rendah, meski tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi yang masih memerlukan dorongan belanja pemerintah.

“Beliau bisa menerima masukan, menyerapnya, lalu menyesuaikan kebijakan. Jadi bukan sosok yang menutup diri,” ujar Purbaya.

Ia menilai, sebagian kritik publik terhadap kebijakan Presiden kerap muncul karena masyarakat tidak melihat langsung bagaimana proses diskusi dan pertimbangan yang terjadi di balik pengambilan keputusan. Karena itu, ia menegaskan bahwa Prabowo merupakan pemimpin yang rasional, terbuka terhadap pandangan berbeda, dan mampu menimbang risiko sebelum menetapkan arah kebijakan.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyinggung pendekatan ekonomi yang menurutnya sedang dijalankan Presiden Prabowo. Ia menyebut strategi tersebut sebagai “Sumitronomics”, merujuk pada pemikiran ekonomi yang menekankan keseimbangan antara stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.