Peneliti UGM Minta Agar Kebijakan Top-Down, KDMP Tidak Dijadikan Alat Politik

Yogyakarta, SUARA PEMBARUAN - Proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sebelumnya digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan kini menghadapi gelombang evaluasi. Langkah pemerintah mengalokasikan anggaran Desa dalam jumlah besar untuk membiayai proyek fisik koperasi terpusat ini memicu diskusi tajam dari berbagai kalangan. Apalagi, muncul pertanyaan mengenai ruh koperasi itu sendiri, karena pendekatan komando (top-down) justru dinilai menjauhkan masyarakat desa dari perannya sebagai subjek utama ekonomi.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., menilai kebijakan KDMP memang bersifat top-down sehingga kurang sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang berbasis pada asas sukarela dan gotong royong. Menurutnya, pengembangan yang bersifat instruktif dari atas berisiko menggagalkan tujuan ideal KDMP, yakni memberdayakan anggota koperasi.

"Pengembangan secara top-down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi di tingkat desa, padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat beragam," ujarnya, Jumat (24/7).

Hempri menilai pemerintah tampaknya tidak belajar dari pengalaman masa lalu, seperti saat Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) digalakkan. Model penyeragaman yang menjadi basis pengembangan kelembagaan ekonomi tersebut ternyata berdampak berbeda terhadap pengembangan ekonomi lokal desa. Banyak lembaga ekonomi desa yang akhirnya mati suri karena bentuk kelembagaannya tidak sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM ini menekankan perlunya dorongan agar pengurus KDMP mampu menciptakan inovasi berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kreativitas pengurus koperasi menjadi kunci untuk memetakan peluang usaha yang memberikan prospek nyata dan dampak positif bagi warga. Hempri juga mengingatkan pentingnya pendampingan usaha yang intensif dari pemerintah, baik dari sisi manajemen dan tata kelola koperasi, maupun dukungan struktural untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi KDMP.

Hempri mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi KDMP. Menurutnya, koperasi harus bertumpu pada potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ia juga menyoroti perlunya penguatan *branding* koperasi agar citra KDMP menarik di berbagai kalangan—misalnya melalui digitalisasi dan berbagai bentuk inovasi lainnya.

Dalam praktiknya, kata Hempri, ada koperasi yang masih mampu eksis tanpa meninggalkan jati dirinya. Faktor kuncinya adalah kemampuan mengembangkan modal sosial—seperti nilai kepercayaan, kebersamaan, keterbukaan, transparansi pengelolaan, kejujuran pengelola, sinergitas antara pengurus dan anggota, serta jaringan kuat dengan pihak eksternal.

"Hal-hal inilah yang seharusnya didorong dalam Koperasi Desa Merah Putih," tegasnya.

Hempri juga mengingatkan agar KDMP dijauhkan dari politisasi. Menurutnya, selama koperasi hanya dijadikan alat politik, ia tidak akan pernah menjadi lembaga ekonomi yang mandiri. Ia menyoroti bahwa kepentingan politik yang terlalu kuat sering memicu konflik internal di tubuh pengurus, yang pada akhirnya menghambat perkembangan koperasi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengembangan koperasi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pemberian fasilitas permodalan, kemudahan akses ke perbankan, atau penyediaan sarana-prasarana dan pelatihan pengelola. Pengembangan koperasi harus menjadikan wadah ini sebagai basis perjuangan—langkah nyata untuk mewujudkan kesejahteraan anggota sekaligus mengatasi persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Pada era kolonial, lanjut Hempri, semangat lahirnya koperasi adalah melawan ketidakadilan akibat penjajahan. Maka kini, semangat itu harus diarahkan untuk melawan ketidakadilan yang timbul dari dampak negatif neoimperialisme.

"Zaman memang telah berubah, tetapi semangat melawan ketidakadilan harus tetap menjadi roh perjuangan koperasi," pungkasnya.