Jateng Mulai Sisihkan Rp400 Miliar per Tahun untuk Dana Pilkada 2030

Semarang, SUARA PEMBARUAN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan strategi pendanaan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2030. Mulai tahun 2027, Pemprov Jateng akan mencadangkan anggaran sekitar Rp400 miliar setiap tahun sebagai dana cadangan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan pembentukan dana cadangan perlu segera mendapat persetujuan DPRD agar pemerintah daerah memiliki kepastian anggaran dalam menyelenggarakan Pilkada.

"Harapannya pembentukan dana cadangan ini segera mendapat pengesahan DPRD melalui Komisi A. Dengan begitu, pada Pilkada berikutnya Jawa Tengah benar-benar siap melaksanakan demokrasi sesuai kebutuhan masyarakat," kata Taj Yasin, Rabu (5/8/2026).

Pria yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan, dana cadangan akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun, yakni mulai 2027 hingga 2029. Setiap tahun, Pemprov Jateng menyiapkan sekitar Rp400 miliar sehingga total dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

"Kita anggarkan sekitar Rp400 miliar per tahun. Jadi selama tiga tahun totalnya sekitar Rp1,2 triliun untuk kebutuhan Pilkada," ujarnya.

Selain membahas pendanaan Pilkada, Gus Yasin juga menanggapi persoalan keterbatasan anggaran di sejumlah daerah untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN), khususnya PNS dan PPPK.

Menurutnya, seluruh gubernur, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat agar mendapat solusi yang tepat.

"Semua gubernur sudah mengusulkan persoalan ini kepada pemerintah pusat. Jawa Tengah juga sudah melaporkan kondisi yang ada," katanya.

Ia memastikan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN.

"Kalau untuk Pemprov Jawa Tengah, alhamdulillah masih siap," tegasnya.

Namun demikian, Gus Yasin mengakui terdapat beberapa pemerintah kabupaten dan kota yang menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal untuk membiayai belanja pegawai.

"Ada beberapa kabupaten dan kota yang memang belum sanggup. Itu sudah kami laporkan kepada pemerintah pusat karena berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, juga terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mencari solusi bersama terhadap persoalan tersebut.

"Kami berupaya meningkatkan PAD di tingkat provinsi sekaligus berkomunikasi dengan kabupaten dan kota. Solusinya harus dicari bersama karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah," jelasnya.