Firman Soroti Pelaksanaan MBG, Minta Pemerintah Percepat Evaluasi dan Audit Menyeluruh

Jakarta, SUARA PEMBARUAN  – Anggota DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berjalan sesuai tujuan awal dan tidak kehilangan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Firman, program MBG merupakan kebijakan sosial yang memiliki tujuan mulia karena dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok masyarakat kurang mampu, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.

"Program ini sangat baik karena bertujuan meningkatkan akses gizi masyarakat. Namun pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar tidak menyimpang dari tujuan awal," ujar Firman dalam keterangannya, Jumat (19/4/2026).

Politisi Senior Partai Golkar itu menilai kondisi global saat ini yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, perang dagang, serta fluktuasi harga pangan dan energi telah memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli, menurutnya, membuat keberadaan program bantuan sosial menjadi semakin penting.

Ia menegaskan bahwa di tengah situasi tersebut, program MBG seharusnya dapat menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat. Karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam implementasinya harus segera ditangani.

"Jangan sampai program yang bertujuan membantu rakyat justru kehilangan kepercayaan publik akibat masalah tata kelola," katanya.

Firman mendukung langkah pemerintah yang melakukan moratorium, evaluasi, dan audit investigatif terhadap pelaksanaan MBG. Ia menilai proses tersebut penting untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Selain itu, ia mengusulkan agar pelaksanaan MBG kembali difokuskan kepada kelompok masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, pemerintah juga perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat dan kalangan mahasiswa yang selama ini menyampaikan berbagai masukan terkait pelaksanaan program tersebut.

Tak hanya MBG, Firman turut meminta evaluasi terhadap sejumlah program lain, termasuk KDMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih Desa. Ia menilai pengawasan perlu diperkuat guna memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa maupun penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, Firman mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan polemik MBG sebagai alat kepentingan politik. Ia meminta publik memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan.

"Kita harus mendukung proses hukum yang berjalan. Jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan keuangan negara, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu," tegas politisi asli Pati, Jawa Tengah ini.

Firman menambahkan bahwa keberhasilan sebuah program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau tujuan yang baik, tetapi juga oleh kesiapan sistem, pengawasan, dan mekanisme pelaksanaan yang matang.

"Di tengah tantangan ekonomi global, masyarakat membutuhkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya, tepat sasaran, serta terbebas dari kebocoran anggaran. Pemerintah harus bergerak cepat melakukan perbaikan, sementara masyarakat ikut mengawasi agar program berjalan sesuai harapan," pungkasnya.*