MBG Tak Lagi untuk Sekolah Elite? Wacana Kepala BGN Baru Picu Perdebatan Publik

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Wacana penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di sekolah-sekolah yang berasal dari kalangan mampu memicu perbincangan luas di media sosial. Kebijakan yang tengah dikaji oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, itu dinilai sebagai bagian dari upaya penataan ulang sasaran penerima manfaat program.

Perdebatan muncul setelah beredar informasi bahwa BGN berencana menghentikan distribusi MBG ke sekolah-sekolah yang dianggap memiliki akses gizi lebih baik. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok tersebut disebut akan dialihkan kepada wilayah dan masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan.

Wacana tersebut langsung menjadi sorotan publik karena muncul di tengah berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan program MBG, mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Nanik membenarkan adanya rencana evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat. Menurutnya, program MBG perlu difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan negara untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

Ia menyebut sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga berkecukupan kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima program. Pertimbangannya, siswa dari kelompok ekonomi atas dinilai memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi di lingkungan keluarga.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah refocusing atau penyesuaian ulang sasaran program yang sedang disiapkan BGN setelah pergantian kepemimpinan lembaga tersebut.

Meski demikian, rencana tersebut memunculkan beragam tanggapan. Sebagian pihak mendukung karena dinilai dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Namun tidak sedikit yang mempertanyakan mekanisme penentuan kategori sekolah mampu serta potensi munculnya kesenjangan dalam implementasi kebijakan.

Di sisi lain, pemerintah juga masih menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan MBG. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap kualitas dapur MBG dan operasional SPPG. Menurutnya, tidak boleh ada lagi kasus keracunan yang merugikan para penerima manfaat program.

Selain persoalan kualitas makanan, pemerintah juga tengah menyoroti dugaan praktik jual beli titik layanan SPPG yang disebut menyebabkan jumlah dapur MBG berkembang jauh melampaui rencana awal.

Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah semula merancang sekitar 21.000 titik layanan SPPG. Namun dalam perkembangannya, jumlah tersebut disebut meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah hampir 7.000 titik baru.

Kenaikan jumlah titik layanan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran yang signifikan. Dengan asumsi biaya operasional mencapai sekitar Rp6 juta per titik per hari, tambahan ribuan titik itu diperkirakan dapat menambah beban pengeluaran negara hingga lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

Pemerintah kini berupaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, baik dari sisi penerima manfaat, tata kelola anggaran, kualitas layanan, maupun pengawasan terhadap operasional SPPG. Langkah refocusing yang diwacanakan BGN menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran dan efisien.