MBG Bakal Masuk Kantin Sekolah? Skema Baru BGN Disebut Bisa Pangkas Anggaran dan Jaga Kualitas

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Wacana baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji skema distribusi makanan bergizi bagi siswa dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem penyaluran.

Gagasan tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang menilai pendekatan baru ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara tanpa mengurangi kualitas layanan maupun sasaran program yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Nanik, BGN saat ini sedang menyiapkan sejumlah opsi agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif. Salah satu pertimbangannya adalah mengurangi kebutuhan pembangunan dapur baru yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai distribusi program.

"Intinya ada beberapa alternatif yang sedang dikaji untuk mengurangi beban APBN," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak harus selalu ditopang oleh pembangunan fasilitas dapur baru. Berbagai sarana yang telah tersedia di lingkungan sekolah dinilai dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk kantin sekolah.

"Kita tidak harus membangun dapur baru. Salah satu opsi yang bisa digunakan adalah memanfaatkan dapur yang sudah ada, misalnya kantin sekolah," katanya.

Wacana ini mengingatkan kembali pada sejumlah usulan yang sempat muncul pada 2025 lalu, terutama setelah terjadinya sejumlah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG. Saat itu, berbagai pihak mendorong agar sekolah memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan maupun distribusi makanan bagi peserta didik.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, termasuk salah satu pihak yang pernah mengusulkan model serupa. Menurutnya, pelibatan kantin sekolah bukanlah hal baru karena telah diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang dan China.

Said berpendapat bahwa kantin sekolah dapat difokuskan untuk melayani kebutuhan siswa di lingkungan sekolah masing-masing. Dengan cakupan yang lebih terbatas dibanding dapur MBG skala besar, pengawasan mutu makanan dinilai akan lebih mudah dilakukan.

Ia menilai konsep tersebut berpotensi meningkatkan kualitas makanan karena proses penyediaan hingga distribusi dilakukan lebih dekat dengan penerima manfaat.

Pandangan senada juga pernah disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, penggunaan kantin sekolah dalam program MBG tidak berarti menghapus fungsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi tulang punggung pelaksanaan program.

Sebaliknya, kantin sekolah dapat menjadi solusi bagi sekolah-sekolah yang lokasinya jauh dari dapur MBG atau pusat layanan SPPG sehingga distribusi makanan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Meski demikian, Hetifah menekankan bahwa tidak semua sekolah bisa langsung menerapkan sistem tersebut. Sekolah yang akan dilibatkan harus memenuhi sejumlah persyaratan terkait fasilitas, kebersihan, tata kelola, serta kemampuan pengelolaan makanan yang memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

"Kita bisa melihat praktik-praktik baik yang sudah berjalan di beberapa sekolah sebagai acuan dalam menyusun persyaratan," ujarnya.