Firman Soebagyo Apresiasi Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan: Negara Tegas Lindungi Lingkungan

Jakarta, SUARA PEMBARUAN  – Anggota DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan yang diduga melanggar ketentuan pengelolaan tambang dan perkebunan sawit.Baca Juga: Tokoh Pemuda Kiwirok Ajak Warga Bersatu Tolak Provokasi Kelompok Tak Bertanggung Jawab

Kebijakan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat kehadiran negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya di kawasan dengan kekayaan biodiversitas tinggi.

Firman menilai pencabutan izin itu merupakan keputusan berani dan strategis, mengingat selama ini praktik eksploitasi sumber daya alam kerap mengabaikan aspek keberlanjutan dan keselamatan lingkungan.Baca Juga: Dari Anggota Komisi Yudisial hingga Bupati Klaten, Ini Deretan Tokoh Prestasi Indonesia 2026

Menurutnya, ketegasan pemerintah diperlukan agar pengelolaan tambang dan sawit berjalan sesuai aturan hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Langkah Presiden Prabowo ini patut diapresiasi. Negara menunjukkan keberpihakan pada perlindungan lingkungan dan masa depan generasi mendatang,” ujar Firman, Jumat (23/1/2026).Baca Juga: Seluruh Koban Jatuhnya Pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulu Saraung Telah Ditemukan 

Politikus senior Partai Golkar itu menjelaskan, pencabutan izin terhadap perusahaan yang melanggar aturan akan berdampak signifikan. Di antaranya penghentian operasional bisnis, kewajiban pembayaran ganti rugi atas kerusakan lingkungan, hingga keharusan melakukan pemulihan lingkungan di wilayah terdampak.

Namun demikian, Firman mengingatkan agar kebijakan tegas tersebut tetap dibarengi dengan langkah-langkah mitigasi sosial.Baca Juga: Aparat Geledah Rumah Petani Pino Raya Korban Penembakan Keamanan PT ABS

Hal ini penting untuk menghindari keresahan di kalangan pekerja dan masyarakat sekitar yang terdampak langsung oleh penghentian operasional perusahaan.

Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI itu mengusulkan sejumlah langkah lanjutan.Baca Juga: Aparat Geledah Rumah Petani Pino Raya Korban Penembakan Keamanan PT ABS

Di antaranya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan membuka sumber penghidupan alternatif, penyediaan penggantian pekerjaan bagi pekerja terdampak, serta pemberian bantuan sosial di bidang pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan infrastruktur, promosi pariwisata, dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha PT Varia Intra Finance

Tak kalah penting, pemerintah dan perusahaan terkait harus membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat agar setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh.

“Dengan langkah-langkah itu, dampak negatif pencabutan izin bisa diminimalkan. Masyarakat justru memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan,” tegas Firman, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu. *Baca Juga: Kena Puntung Rokok hingga Nyaris Tewas, Mahasiswa UMY Gugat UU LLAJ ke MK