Bupati Situbondo Kritik Budaya Feodal di Birokrasi: “Kita Butuh Percepatan, Bukan Kepatuhan Buta”

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai insiden itu memperlihatkan akar feodalisme yang masih kuat di lingkungan pemerintahan Indonesia.

“Feodalisme bukan hanya soal jabatan, tetapi soal mentalitas yang memberi keistimewaan pada status,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak orang yang tanpa sadar ikut melanggengkan budaya itu dengan sikap tunduk terhadap simbol kekuasaan.

“Sebagian masyarakat bahkan terbiasa menghamba kepada status, dengan selalu berkata ‘siap’ dan ‘mohon izin’ tanpa berpikir,” kata Bivitri.

Secara historis, feodalisme berasal dari sistem sosial-politik Eropa abad pertengahan, di mana bangsawan dan penguasa lokal memiliki kekuasaan mutlak atas rakyatnya. Menurut Encyclopaedia Britannica, rakyat kecil hanya menjadi pengikut yang wajib tunduk kepada elite.

Dalam konteks modern, pola hubungan seperti ini masih terlihat ketika penghormatan berubah menjadi ketakutan, dan kepatuhan buta menggantikan profesionalisme.

Serangkaian peristiwa, mulai dari birokrasi yang lamban hingga perilaku tokoh publik yang menonjolkan status, menunjukkan bahwa bayang-bayang feodalisme masih membayangi Indonesia. Seruan Bupati Rio Wahyu menjadi pengingat penting bahwa perubahan mentalitas dan reformasi budaya birokrasi harus segera dilakukan jika bangsa ini ingin benar-benar maju.*