Pemerintah Anggarkan Rp900 Miliar untuk Perbaikan Gedung DPRD dan Fasilitas Publik Rusak, Target Selesai 6 Bulan

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran hingga Rp900 miliar untuk memperbaiki berbagai fasilitas umum dan gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi di sejumlah daerah pekan lalu.

Kerusakan terjadi di berbagai kota, termasuk Jakarta. Layanan Transjakarta melaporkan tujuh halte BRT hangus terbakar dan 16 lainnya rusak. Insiden serupa juga menimpa gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), salah satunya yang paling parah adalah pembakaran Gedung DPRD Makassar.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan anggaran tersebut bersumber dari pos darurat yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak. Pihaknya sudah menghitung estimasi biaya sesuai tingkat kerusakan yang terjadi.

“Total biayanya hampir Rp900 miliar, sekitar Rp800 sekian miliar, mencakup kerusakan ringan, sedang, hingga berat,” kata Dody di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Menurut Dody, perbaikan fasilitas akan menyesuaikan tingkat kerusakan. Infrastruktur yang mengalami kerusakan berat diperkirakan membutuhkan waktu hingga enam bulan, sedangkan kerusakan sedang ditargetkan rampung dalam tiga hingga empat bulan.

Untuk kerusakan ringan, perbaikan ditargetkan selesai kurang dari satu minggu. “Kalau hanya kaca pecah misalnya, paling lama tujuh hari sudah harus selesai,” jelasnya.

Kementerian PU juga menekankan prioritas pada fasilitas publik vital agar layanan masyarakat tidak terganggu terlalu lama. Beberapa proyek perbaikan bahkan sudah mulai berjalan.

Dody menambahkan, pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, sehingga kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas tidak kembali terjadi. Upaya perbaikan ini, menurutnya, penting agar masyarakat segera bisa kembali memanfaatkan fasilitas umum dengan aman dan nyaman.