Kecam Keras Tewasnya Ojol Dilindas Rantis Brimob, Aktivis Cipayung Plus Jateng Tuntut Pertanggungjawaban Negara

Semarang, SUARA PEMBARUAN – Koalisi organisasi mahasiswa Cipayung Plus Jawa Tengah menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Barracuda Brimob POLRI saat aksi pada 28 Agustus 2025.

Ketua PMKRI Jateng, Natanael Bremana, menegaskan bahwa peristiwa tragis ini tidak hanya melukai rasa kemanusiaan, tetapi juga mencederai martabat bangsa sekaligus memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, tindakan tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh aparat negara, bertentangan dengan konstitusi, serta melanggar prinsip negara hukum.

“Hak untuk hidup adalah hak fundamental yang dijamin Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 6 ICCPR, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Negara seharusnya hadir melindungi, bukan malah merenggut nyawa warganya,” tegas Natanael.

Ini Sikap Resmi Cipayung Plus Jateng: Pertama, Mengutuk keras tindakan aparat kepolisian yang mengakibatkan tewasnya pengemudi ojol dalam aksi 28 Agustus, karena bertentangan dengan SOP pengendalian massa.

Kedua, Mendesak adanya perlindungan hukum dan kompensasi yang layak bagi keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Ketiga, Menuntut pelaku segera ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran HAM berat.

Keempat, Mendorong Komnas HAM melakukan investigasi independen dan, bila perlu, membawa kasus ini ke ranah internasional.

Kelima, Mendesak Presiden mengevaluasi institusi POLRI agar kembali pada fungsi utama sebagai pelindung rakyat.

Keenam, Menuntut Parlemen dan Pemerintah untuk meminta maaf serta bertanggung jawab atas tragedi ini.

Ketujuh, Mengajak seluruh masyarakat, baik nasional maupun internasional, mengawal proses hukum dan menekan pemerintah agar menghentikan praktik kekerasan aparat terhadap warga sipil.

Cipayung Plus Jateng juga menilai pembunuhan ini telah meruntuhkan legitimasi negara karena gagal menjamin hak hidup rakyatnya. Mereka mendesak Presiden untuk segera memecat Kapolri serta menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia.

“Polisi seharusnya menjadi pelindung, bukan pembunuh rakyat,” tutup Natanael Bremana.*