Tepis Isu RUU TNI Hidupkan Dwifungsi ABRI, Budisatrio Djiwandon Jamin Tak Ada Prajurit Aktif di BUMN

SUARA PEMBARUAN - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono membantah anggapan Revisi Undang-undang (RUU) TNI akan menghidupkan lagi dwifungsi ABRI.

Pria yang juga dikenal sebagai saudara atau keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menjamin tidak akan ada penempatan prajurit TNI aktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Baca Juga: KPK Ingatkan Dirut PFN Ifan Seventeen Wajib Lapor LHKPN

"Saya rasa tidak ya, itu nanti kita bisa perlihatkan bahwa tidak ada penempatan prajurit aktif di BUMN-BUMN," tegas Budi kepada awak media di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 Maret 2025.

Budi kemudian menegaskan, pembahasan RUU TNI dilakukan DPR dan pemerintah mengedepankan supremasi sipil dan semangat reformasi.Baca Juga: Penemuan Ladang Ganja di Bromo: Perlunya Pengawasan Agar Kawasan Konservasi Tidak Dijadikan Aktivitas Ilegal

Terkait hal itu, Budi meminta pasar tak perlu khawatir akan ada prajurit aktif TNI menjadi direksi BUMN.

"Jadi tidak perlu khawatir bahwa ada prajurit aktif yang masuk ke ruang lingkup BUMN tanpa mereka mengundurkan diri," tegasnya.Baca Juga: Komitmen BPJS Kesehatan, Sediakan Akses Layanan JKN Tetap Beroperasi Selama Libur Lebaran 2025

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta publik Tanah Air tidak perlu khawatir terkait RUU TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan dwifungsi ABRI dan merambah ke BUMN.

Dasco menegaskan, DPR telah membahas UU TNI dengan menyeleksi hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak, bersama aktivis Koalisi Masyarakat Sipil (Kontras).Baca Juga: Taruna Ikrar Harapkan Rakernas BPOM Makin Pro Rakyat dan Mudahkan Dunia Usaha

"Tadi sudah dijelaskan dan sudah clear (selesai) di DPR," tutur Dasco kepada awak media di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 18 Maret 2025.

"Kita ada dialog dengan Koalisi Masyarakat Sipil, mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak," tambahnya.

Dasco mengatakan, DPR telah menerima pesan-pesan dari Koalisi Masyarakat Sipil (Kontras) mengenai revisi UU TNI.Baca Juga: Meski Efisiensi, Gubernur Helmi : Pembangunan di Bengkulu Terus Maju

"Dan pesan-pesan dari Koalisi Masyarakat Sipil itu sudah jelas. Dan nanti akan diterapkan," tutur Dasco.

"Baik di pemerintahan, institusi maupun tadi kekhawatiran soal BUMN. Saya pikir nggak usah terlalu khawatir," tandasnya.*