Penerapan Kembali 6 Hari Sekolah Mendapat Penolakan dari Guru

Semarang, SUARA PEMBARUAN - Rencana penerapan kembali program enam hari sekolah dilingkungan SMA/SMK se-Jateng mendapat penolakan dari kalangan guru.Baca Juga: Komisi Etik dan Perlindungan Tenaga Pendidik

Seorang guru senior di Kota Semarang, Sri Hartono, menilai perubahan pola belajar dari lima menjadi enam hari bukan sekadar penataan jadwal, melainkan keputusan besar yang berpengaruh pada keseluruhan ekosistem pendidikan daerah.

Ia menegaskan bahwa setiap perubahan harus ditopang kajian teknokratis yang kuat serta mempertimbangkan karakter sosial dan budaya masyarakat Jawa Tengah.Baca Juga: Patra Niaga Papua Maluku Perkuat Suplai 3,5 Juta Liter Solar Subsidi untuk Papua Selatan

“Mengubah sistem dari lima menjadi enam hari sekolah perlu proses teknokratik yang matang dan harus dilihat melalui kearifan lokal Jawa Tengah, toto titi pada titi wanci—melangkah dengan cara dan pada waktu yang tepat,” kata Sri Hartono.

Sri Hartono mendorong Pemprov Jateng membuka ruang dialog seluas-luasnya sebelum mengambil keputusan akhir. Ia menyoroti petisi online yang telah mengumpulkan ribuan dukungan dari guru dan orang tua, sebagai sinyal bahwa kebijakan ini harus dirumuskan secara hati-hati dan tidak sepihak.Baca Juga: Dr Irene Jadi Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Nilai Era Baru Diplomasi Ekonomi Dimulai

“Ada banyak cara menyerap aspirasi. Pemprov dapat mengamati petisi online yang tengah berjalan atau justru membuat jajak pendapat resmi agar semua pihak—terutama guru dan murid—bisa memberikan pandangan secara terbuka,” ujarnya.

Baginya, partisipasi publik menjadi jembatan penting untuk memetakan dampak kebijakan, mulai dari kondisi psikologis siswa, kesiapan fasilitas, hingga beban kerja guru.Baca Juga: DPRD Sulsel Akan Usut Tuntas Dugaan Manipulasi GMTD

Ia juga mengapresiasi pernyataan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang menegaskan bahwa rencana penerapan enam hari sekolah ditunda sampai kajian mendalam rampung. Sri Hartono meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi menyesatkan seolah-olah pemerintah provinsi telah mengambil keputusan final.

“Sikap Wakil Gubernur perlu diapresiasi. Kita semua harus menahan diri agar publik tidak tersesat oleh informasi yang belum jelas,” tegasnya.Baca Juga: Gelombang Reaksi Publik Usai Prabowo Beri Rehabilitasi untuk Eks Dirut ASDP

Menurutnya, informasi yang simpang siur justru dapat memicu kegaduhan di sekolah dan memperkeruh komunikasi antarpemangku kepentingan.

Sri Hartono kembali mengingatkan bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut guru, murid, dan sekolah harus ditopang pertimbangan ilmiah yang objektif.Baca Juga: FGD Strategis Pasca Pemilukada, Bupati Didimus Yahuli: Persaudaraan Juga Kekeluargaan Lebih Penting di Yahukimo

“Pendidikan adalah wajah masa depan kita. Karena itu, keputusan apa pun harus berlandas pada teknokrasi dan partisipasi. Kita tidak boleh tergesa. Yang dipertaruhkan adalah kualitas proses tumbuh kembang generasi bangsa,” tuturnya.

Pemprov Jawa Tengah saat ini disebut tengah menyiapkan analisis menyeluruh terkait dampak penerapan enam hari sekolah, termasuk aspek kurikulum, beban kerja guru, efektivitas belajar, hingga kesesuaian dengan budaya lokal.Baca Juga: Stafsus Ketua DPD RI Cek Fakta Lapangan Terkait Konflik PT ABS dengan Warga Pino Raya

Dengan sikap tegas Gubernur yang menunggu hasil kajian final sebelum melangkah, publik berharap proses kebijakan dapat berlangsung lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan jangka panjang.*Baca Juga: Pemprov Bengkulu Programkan 2026, Perbaikan Lima Ruas Jalan di Bengkulu Utara