Mengubah Momentum Krisis Energi menjadi Peluang Transformasi Transportasi

Oleh : Bram Hertasning

Wacana penerapan kebijakan empat hari kerja yang tengah dipertimbangkan pemerintah sebagai respons atas potensi krisis energi global merupakan langkah adaptif yang patut diapresiasi. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap pasokan dan harga energi membutuhkan penanganan cepat untuk meredam dampaknya, khususnya pada sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM).Baca Juga: Pemprov Bengkulu Programkan Bangun Enam Kawasan Nelayan Terpadu

Namun demikian, kebijakan ini tidak boleh diposisikan sebagai solusi utama. Dalam konteks sistem transportasi Indonesia yang masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi berbasis bahan bakar minyak (BBM), kebijakan tersebut hanya menyentuh permukaan persoalan tanpa mengatasi akar strukturalnya. Justru di tengah tekanan krisis energi inilah pemerintah memiliki momentum strategis untuk melakukan transformasi sistem mobilitas nasional menuju arah yang lebih efisien dan berkelanjutan.Baca Juga: Pemkot Bengkulu Pastikan Layanan Publik Berjalan Normal Setelah Libur Panjang Idulfitri 1447 Hijriah

Menanggapi artikel berjudul “4 Hari Kerja dan Ketergantungan BBM Transportasi Indonesia” yang ditulis oleh Dr. Eng. IB Ilham Malik selaku Penggiat dan Pengurus di Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan juga di Intelligent Transport System Indonesia/ITS Indonesia (https://nasional.kompas.com/read/2026/03/25/07041001/4-hari-kerja-dan-ketergantungan-bbm-transportasi-indonesia), penulis selaku Doktor Kebijakan Publik dan juga sesama Pengurus di Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan juga di di Intelligent Transport System Indonesia/ITS Indonesia memandang ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi menciptakan inefisiensi yang bersifat sistemik.Baca Juga: Berikan Kenyamanan Wisatawan, Pemkot Bengkulu Perketat Pengawasan Pantai Panjang

Kendaraan dengan tingkat keterisian rendah tetap mengonsumsi energi dalam jumlah besar untuk mengangkut jumlah penumpang yang terbatas. Dalam skala nasional, pola ini menghasilkan pemborosan energi yang signifikan sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga energi global. Ketika terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga BBM, dampaknya langsung terasa pada biaya mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dalam situasi seperti ini, kebijakan empat hari kerja hanya berfungsi sebagai penahan sementara terhadap laju konsumsi energi, bukan sebagai instrumen perubahan struktural.Baca Juga: Viral Kritik Menu MBG Ramadan, Tabel Gizi Dinilai Bikin Salah Paham

Selain itu, efektivitas kebijakan empat hari kerja juga perlu dilihat secara lebih kritis. Pengurangan hari kerja memang berpotensi menekan frekuensi perjalanan dalam jangka pendek, tetapi tidak mengubah preferensi masyarakat maupun struktur sistem transportasi yang ada. Namun, dalam praktiknya, terdapat kemungkinan terjadinya redistribusi mobilitas. Hari libur tambahan dapat memicu peningkatan perjalanan non-rutin, seperti rekreasi atau aktivitas sosial, yang justru menambah volume perjalanan dalam waktu tertentu. Jika tidak diimbangi dengan perubahan pola transportasi, penghematan energi yang diharapkan menjadi tidak optimal.Baca Juga: Viral! Kru Bus Harapan Jaya vs Bagong Ribut di Kediri, Jalanan Sempat Lumpuh

Dalam kerangka tersebut, krisis energi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai ancaman, melainkan juga sebagai momentum strategis untuk melakukan transformasi sistem transportasi secara menyeluruh. Pendekatan komprehensif perlu ditempuh dengan fokus utama yang diarahkan pada pergeseran dari dominasi kendaraan pribadi menuju sistem angkutan umum yang lebih efisien, terjangkau, dan andal. Transformasi ini bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi kebutuhan untuk membangun sistem mobilitas yang lebih tahan terhadap tekanan eksternal.Baca Juga: Viral Kontrakan ‘Gunung Sampah’ di Tangsel, Penghuni 7 Tahun Tinggal Diam-Diam Simpan Limbah

Angkutan umum, khususnya berbasis bus, memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas, skalabilitas, serta kecepatan implementasi dibandingkan moda lainnya. Dalam waktu relatif singkat, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas layanan dengan menambah armada, memperluas jangkauan rute, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan tingkat keterisian yang lebih tinggi, bus mampu mengangkut lebih banyak penumpang dengan konsumsi energi per kapita yang jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan pribadi. Efisiensi ini menjadi kunci dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM tanpa mengorbankan mobilitas masyarakat.Baca Juga: Belajar Bahasa Jadi Asik Bersama Duolingo dan NIKI

Penguatan angkutan umum berbasis bus tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Dari sisi ekonomi, peningkatan layanan angkutan umum akan membuka peluang kerja baru, baik sebagai pengemudi, teknisi, maupun pada sektor pendukung seperti perawatan dan manufaktur kendaraan. Selain itu, berkurangnya kemacetan akan meningkatkan produktivitas karena waktu tempuh yang lebih singkat dan biaya logistik yang lebih rendah. Dari sisi lingkungan, peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum akan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas udara, khususnya di kawasan perkotaan.Baca Juga: Kasus Tambang Tumpang Pitu Disorot, Aktivis Antikorupsi Cium Upaya Pengaburan Fakta

Namun demikian, penguatan angkutan umum tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan konsisten. Penyediaan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat utama. Jalur khusus bus atau bus lane yang sudah ada perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan kecepatan dan keandalan layanan. Tanpa prioritas di jalan, bus akan terjebak dalam kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi, sehingga kehilangan daya tariknya. Selain itu, pengembangan sistem transportasi terpadu yang menghubungkan berbagai moda secara seamless menjadi peran penting untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang nyaman dan efisien.Baca Juga: OJK dan Bareskrim Bongkar Kasus BPR di Malang, Tersangka Dibekuk di Stasiun Gambir

Integrasi tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup tarif dan sistem pembayaran. Pengguna perlu dimudahkan untuk berpindah antar moda tanpa harus menghadapi kompleksitas tarif yang berlapis. Sistem pembayaran yang terintegrasi dan berbasis digital dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus mendorong adopsi angkutan umum. Dalam hal ini, teknologi memainkan peran penting sebagai enabler transformasi.Baca Juga: Efek Lebaran Menggeliat, Ekonom Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,5% di Kuartal I 2026

Peran sektor swasta juga perlu didorong secara progresif. Pemerintah perlu membuka ruang kemitraan yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengelola layanan angkutan umum dengan skema yang terukur dan akuntabel. Pengalaman di negara tetangga seperti Malaysia menunjukkan bahwa keterlibatan swasta dalam pengembangan transportasi publik, dengan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah, mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus mempercepat ekspansi jaringan. Skema seperti buy the service (BTS) atau subsidi berbasis kinerja dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial operator dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.Baca Juga: Akhiri Ketergantungan, Jangan sampai digantung BBM: Mengapa Penguatan Angkutan Umum Harus Menjadi Prioritas Utama

Di sisi lain, transformasi transportasi juga perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan energi alternatif. Pengembangan bus listrik menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan kendaraan listrik juga berpotensi meningkatkan efisiensi operasional dalam jangka panjang. Namun, transisi ini membutuhkan dukungan infrastruktur pengisian daya serta kebijakan yang mendorong investasi di sektor tersebut. Tanpa perencanaan yang matang, adopsi teknologi baru berisiko berjalan lambat.Baca Juga: Mudik Anti Ngantuk! Aksi Suami Ikat Istri Pakai Sarung Viral di Arus Balik Lebaran 2026

Digitalisasi layanan menjadi dimensi lain yang tidak kalah penting. Sistem informasi perjalanan secara real-time, aplikasi pemesanan terpadu, serta integrasi data antar moda dapat meningkatkan transparansi dan kenyamanan bagi pengguna. Masyarakat akan lebih tertarik menggunakan angkutan umum jika mereka memiliki kepastian mengenai waktu kedatangan, rute, dan biaya perjalanan. Dengan demikian, perubahan perilaku tidak hanya didorong oleh kebijakan, tetapi juga oleh pengalaman pengguna yang lebih baik.Baca Juga: Arus Balik Meledak! Trafik Penumpang Bandara Ahmad Yani Semarang Naik 61 Persen

Meski demikian, upaya penguatan angkutan umum tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan kebijakan disinsentif terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Instrumen seperti pengendalian parkir, penerapan tarif kemacetan (road pricing), serta pembatasan kendaraan di kawasan tertentu perlu dipertimbangkan secara bertahap. Kebijakan ini bukan untuk membatasi mobilitas masyarakat, melainkan untuk mendorong peralihan ke moda transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.Baca Juga: Sekdaprov Herwan Antoni Klarifikasi Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Bengkulu