Kebijakan Energi Menjadi Fondasi Transportasi dan Stabilitas Ekonomi Nasional

Oleh: Bram Hertasning

Di tengah harga energi global yang masih bergejolak akibat konflik geopolitik, ketidakpastian rantai pasok, dan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia justru mencatat posisi yang cukup mencolok dalam peta harga bahan bakar internasional.

Berdasarkan data Globalpetrolprices.com per 4 Mei 2026, harga Gasoline 95 atau bensin RON 95 di Indonesia berada di angka 0,712 dollar AS per liter atau sekitar Rp11.500 per liter. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan harga bensin termurah ke 16 di dunia dari 76 negara yang dibandingkan. Posisi ini terlihat semakin menarik ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN maupun negara maju yang selama ini dianggap memiliki sistem energi lebih kuat.

Thailand berada di angka 1,649 dollar AS per liter, Filipina 1,280 dollar AS, Vietnam 0,928 dollar AS, dan Singapura mencapai 2,418 dollar AS per liter. Di Eropa, masyarakat bahkan harus membayar dua hingga tiga kali lebih mahal dibanding Indonesia, dengan Jerman berada di level 2,352 dollar AS per liter, Inggris 2,125 dollar AS, dan Belanda 2,735 dollar AS per liter.

Capaian tersebut bukan sekadar angka statistik di papan SPBU. Melainkan juga mencerminkan bagaimana Negara berusaha menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, keterjangkauan energi, dan keberlangsungan sistem transportasi nasional. Di saat banyak negara menghadapi tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi, Indonesia justru mampu menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi, efisiensi distribusi, dan penguatan infrastruktur energi.

Hal ini menjadi penting karena Indonesia bukan lagi negara eksportir minyak besar seperti era 1970an hingga awal 1990an. Produksi minyak nasional pada 2025 berada di kisaran 580 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi domestik telah mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Artinya, Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah maupun BBM jadi untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Karena itu, murahnya harga BBM di Indonesia tidak lahir dari limpahan cadangan minyak seperti Libya, Iran, atau Kuwait, melainkan dari Kombinasi kebijakan fiskal dan tata kelola energi yang semakin efisien.

Negara-negara dengan harga BBM termurah di dunia umumnya adalah produsen minyak besar dengan subsidi energi sangat tinggi. Libya menempati posisi pertama dengan harga hanya 0,024 dollar AS per liter, Iran 0,029 dollar AS, Venezuela 0,035 dollar AS, lalu Angola, Kuwait, dan Algeria yang semuanya berada di bawah 0,4 dollar AS per liter.

Negara-negara Timur Tengah seperti Qatar dan Arab Saudi juga masih mempertahankan harga bensin rendah berkat kapasitas produksi minyak yang melimpah. Indonesia berada di kelompok berbeda karena kemampuan menjaga harga BBM dilakukan di tengah status sebagai negara importir minyak.

Peran APBN menjadi kunci utama. Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp189,1 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi sekaligus mengompensasi distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah memahami bahwa Lonjakan harga BBM akan berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat, terutama sektor transportasi dan logistik yang menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi nasional.