politik-hankam

Bupati Situbondo Kritik Budaya Feodal di Birokrasi: “Kita Butuh Percepatan, Bukan Kepatuhan Buta”

Jumat, 24 Oktober 2025 | 07:09 WIB
Menyoroti pernyataan Bupati Situbondo, Rio Wahyu Prayogo terkait praktik feodal yang dinilai masih terjadi di lingkungan pemerintahan RI. (YouTube.com/HelmyYahyaBicara)

 


Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Isu mengenai masih kuatnya praktik feodalisme dalam kehidupan sosial dan pemerintahan Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, peringatan datang dari Bupati Situbondo, Rio Wahyu Prayogo, yang menilai bahwa sikap menghormati pemimpin secara berlebihan justru menghambat kemajuan birokrasi dan memperpanjang rantai ketimpangan sosial.

Dalam siniar Helmy Yahya Bicara yang tayang di YouTube pada Kamis, 23 Oktober 2025, Rio menceritakan pengalamannya berinteraksi dengan para pegawai di daerah yang sering merasa perlu bertemu langsung hanya untuk menyampaikan laporan.


“Saya sering didatangi pegawai untuk memberikan laporan. Padahal, bisa saja dilakukan lewat Zoom atau telepon,” ujarnya.

Menurut Rio, hal itu bukan karena kebutuhan pekerjaan, melainkan cerminan rasa sungkan dan penghormatan berlebihan.


“Ternyata mereka segan, maksudnya menghormati. Tapi, ayo kita ubah. Saya tidak suka tradisi yang masih terkesan feodal seperti ini. Kita perlu percepatan,” tegasnya.

Sebagai sosok muda yang dikenal dengan julukan “Bupati Milenial”, Rio menilai bahwa pola pikir feodal masih mengakar kuat di banyak pemerintahan daerah.

“Saya yakin banyak pemimpin daerah yang menghadapi hal serupa, bahkan mungkin hampir semuanya,” ucapnya.

Fenomena yang disoroti Rio tidak hanya terjadi di dunia birokrasi. Di ruang publik dan media sosial, praktik feodalisme juga sering muncul dalam bentuk perilaku yang menonjolkan status dan hierarki sosial.

Salah satu kasus yang pernah menyita perhatian publik adalah tindakan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang dalam sebuah video terlihat mengolok pedagang es teh saat berceramah di Magelang pada November 2024. Perilaku itu menuai kritik luas karena dianggap mencerminkan sikap merendahkan.

Belakangan, rekaman lain juga memperlihatkan tindakan serupa, mulai dari menoyor kepala istri hingga bercanda secara kasar dengan pelawak senior Yati Pesek.

Pengamat sosial Rocky Gerung kala itu menilai perilaku tersebut menunjukkan nuansa patriarkal dan feodal, di mana gelar “Gus” memberinya pengaruh besar meski tindakannya tak selalu mencerminkan keteladanan.

Akibat tekanan publik, Gus Miftah akhirnya meminta maaf dan mengundurkan diri dari jabatan sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.

Awal tahun 2025, publik kembali diingatkan akan wajah lain feodalisme ketika muncul video iring-iringan mobil berpelat RI 36 yang menggunakan patwal untuk membuka jalan. Belakangan diketahui kendaraan itu milik Raffi Ahmad, utusan khusus presiden untuk generasi muda dan pekerja seni.

Meski Raffi mengklarifikasi bahwa dirinya tidak berada di dalam mobil saat kejadian, peristiwa tersebut menimbulkan perdebatan soal keistimewaan status sosial dan jabatan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pun menegur Raffi secara resmi.

Halaman:

Tags

Terkini