Firman Soebagyo Sentil Pengawasan DPR yang Dinilai Melemah: Jangan Takut Kritik Pemerintah

 
Jakarta, SUARA PEMBARUAN  — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Firman Soebagyo menanggapi sorotan publik terkait anggapan melemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Ia menegaskan, DPR tetap menjalankan tugas konstitusionalnya melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Menurut Firman, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan masih berjalan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola negara agar tetap berada di jalur kepentingan rakyat.

Ia mengingatkan kembali pesan Presiden RI dalam Sidang Paripurna DPR RI saat penyampaian pengantar nota keuangan, yang meminta DPR dan MPR menjalankan fungsi pengawasan secara melekat terhadap kementerian dan lembaga negara.

“Presiden telah mengingatkan seluruh anggota DPR dan MPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap para pembantunya di kementerian dan lembaga guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran,” ujar Firman, Kamis (28/5/2026).

Politikus senior Partai Golkar itu menilai, baik partai pendukung pemerintah maupun partai di luar koalisi harus tetap bersikap kritis, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Menurutnya, keberanian menyampaikan kritik diperlukan agar pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.

“Sebagai wakil rakyat, kita harus bicara dan berani bicara untuk kebenaran serta membela kepentingan rakyat dan negara,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut.

Firman juga menyoroti masih adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga yang dinilai tidak sesuai prosedur maupun mekanisme pengelolaan keuangan negara.

Ia mengingatkan, persoalan tata kelola anggaran dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama ketika masih banyak kebutuhan publik yang belum terpenuhi.

“Masih terjadinya penyalahgunaan dalam penyelenggaraan anggaran di Kementerian/Lembaga yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme, sementara banyak kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, tentu akan berdampak negatif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.

Sebagai partai pengusung pemerintahan, lanjut Firman, Partai Golkar memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan, termasuk dengan menyampaikan kritik secara objektif apabila ditemukan persoalan.

Selain isu pengelolaan anggaran, Firman turut menyinggung maraknya praktik korupsi yang menurutnya masih terjadi di berbagai sektor. Ia mengingatkan kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik apabila tidak segera dibenahi.

Ia juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru yang dinilai masih belum mendapatkan perhatian optimal. Menurutnya, persoalan sosial yang terus menumpuk dapat menjadi masalah serius di masa mendatang.

“Korupsi masih terjadi di mana-mana. Nasib guru juga masih banyak yang belum jelas. Ini semua bisa menjadi bom waktu,” ujarnya.

Firman berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran negara dan memperkuat sistem pengawasan agar penggunaan APBN lebih tepat sasaran serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.*