AHY Pastikan Negara Turun Tangan Atasi Krisis Keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk menangani persoalan keuangan serius yang tengah dihadapi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

Pemerintah, kata AHY, tengah menyiapkan langkah restrukturisasi agar proyek strategis nasional itu tetap berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan AHY usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (3/11/2025).

“Negara akan hadir, dan kita libatkan semua pihak,” ujar AHY. Ia menambahkan bahwa pemerintah bersepakat mencari solusi terbaik yang paling realistis untuk memperbaiki struktur keuangan proyek KCJB.

Restrukturisasi ini, lanjut AHY, akan melibatkan lintas kementerian, lembaga, serta mitra swasta yang selama ini berperan dalam pembangunan.

Pemerintah memastikan proyek transportasi modern tersebut tidak akan mandek di tengah jalan, melainkan terus memberikan dampak ekonomi positif bagi wilayah yang dilalui.

Selain fokus pada keuangan, AHY juga mengungkapkan visi Presiden Prabowo untuk memperluas jalur kereta cepat hingga ke Jawa Timur.

“Setelah restrukturisasi selesai, kita akan lanjutkan pengembangan jalur ke Jakarta–Surabaya, bahkan hingga Banyuwangi,” ujarnya.

Menurut AHY, rencana ekspansi tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah membangun konektivitas lintas kota di Pulau Jawa untuk mempercepat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh, AHY memberi sinyal bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemungkinan akan dilibatkan sebagai bagian dari solusi restrukturisasi KCJB.

“Negara pasti hadir, termasuk jika diperlukan dukungan APBN dalam porsi tertentu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, proyek KCJB sempat menjadi sorotan publik karena biaya yang membengkak dan menimbulkan tekanan pada pembiayaan.

Pemerintah kini berupaya mencari formulasi baru agar proyek tersebut tetap berjalan optimal tanpa menambah beban fiskal yang berat bagi negara.*