Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh: Pemerintah Tegaskan Tak Pakai APBN, Danantara Siapkan Dua Skema Solusi

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Sorotan publik kembali tertuju pada utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan Whoosh. Isu ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk melunasi utang proyek tersebut.Baca Juga: Jalan Tol Bengkulu Masuk Daftar PSN, Gubernur Helmi Berharap Proyek ini Segera Direalisasikan

Proyek Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), sebuah konsorsium di bawah naungan Danantara, holding BUMN sektor transportasi. Pernyataan Menkeu itu lantas mendapat tanggapan dari pihak Istana yang meminta adanya solusi pembayaran tanpa melibatkan dana negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah meminta pihak-pihak terkait untuk merancang skema penyelesaian utang Whoosh secara mandiri.

“Beberapa waktu lalu sudah dibahas agar dicarikan skema, supaya beban keuangan proyek ini bisa diatasi tanpa mengutak-atik APBN,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).Baca Juga: HUT ke-80, Pemprov Jatim Raih Dua Penghargaan MURI, Persembahan Harmoni Generasi Emas

Prasetyo menegaskan, Whoosh merupakan moda transportasi modern yang telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat mobilitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh sangat membantu masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin proyek ini berkembang, bahkan sedang dikaji kemungkinan perpanjangan rutenya hingga Surabaya,” tambahnya.

Menkeu Purbaya: Tanggung Jawab Ada di Danantara

Sebelumnya, dalam sebuah media gathering di Bogor (10/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian utang Whoosh berada di tangan Danantara sebagai induk KCIC.Baca Juga: Pemprov Bengkulu Ansuransikan Puluhan Ribu Pekerja Rentan

“KCIC itu di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen dan sumber keuangan sendiri, dengan dividen rata-rata Rp80 triliun per tahun. Harusnya mereka kelola dari sana, bukan minta ke APBN lagi,” tegasnya.

Purbaya menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara urusan pemerintah dan korporasi BUMN.
“Kalau untung mau dikelola seperti swasta, ya kalau rugi jangan dibebankan ke pemerintah. Prinsipnya harus konsisten,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Whoosh yang nilainya mencapai 7,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp116 triliun.Baca Juga: Sekda Herwan Antoni Lepas Keberangkatan Kontingen Kreativesia Bengkulu Menuju Palembang

“Utang pembangunan ini besar, jadi kami sedang meninjau dua skema. Pertama, dengan menambah equity atau penyertaan modal agar perusahaan bisa self-sustain, karena secara operasional Whoosh sudah cukup stabil,” kata Dony dalam konferensi di JICC, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Skema kedua, lanjutnya, adalah kemungkinan penyerahan infrastruktur proyek kepada pemerintah, mengikuti model kepemilikan seperti sistem perkeretaapian nasional.

“Atau memang kita serahkan infrastrukturnya ke pemerintah, sebagaimana praktik industri kereta api pada umumnya,” paparnya.Baca Juga: Pertanian di Sumatera: Potensi Besar Jika Market dan Distribusi Diperkuat