Ray Rangkuti soal Fenomena “Jokowisasi”, Saat Mantan Presiden Terus Diulik Publik

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, Joko Widodo menjadi mantan presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang tetap menjadi sorotan publik meski telah lengser dari jabatan.

Dalam pandangannya, fenomena ini bukan sekadar polemik, melainkan peringatan penting bagi para pejabat negara agar lebih berhati-hati selama menjabat.

Dalam podcast PHD 4K yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Minggu, 2 November 2025, Ray menuturkan bahwa perhatian publik terhadap Jokowi justru meningkat setelah masa kepresidenannya berakhir.

“Ini kali pertama kita melihat mantan presiden yang terus diusik setelah tidak lagi berkuasa,” ujarnya.

Menurut Ray, apa yang dialami Jokowi bisa menjadi pengingat bagi pemimpin lain agar tidak memandang jabatan sebagai sesuatu yang istimewa atau kebal kritik. “Supaya orang terbiasa bahwa jabatan itu biasa-biasa saja,” katanya.

Ia menambahkan, jika seorang mantan presiden selalu merasa aman dan dihormati tanpa evaluasi publik, hal itu bisa membuat para pemimpin cenderung tidak serius dalam membangun negara.

“Kalau semua mantan presiden nyaman setelah lengser, mereka bisa berpikir tak perlu bekerja sepenuh hati karena toh nanti tetap dipuji,” jelasnya.

Ray bahkan menyebut fenomena tersebut dengan istilah “Jokowisasi” — kondisi di mana seorang mantan pejabat terus diulik publik bahkan setelah tidak berkuasa. “Anda bisa saja di-Jokowisasi, diulik terus meski sudah selesai menjabat,” candanya.

Lebih lanjut, Ray memaparkan sejumlah isu yang menyeret nama Jokowi selama setahun terakhir, mulai dari polemik ijazah, tudingan pemakzulan, hingga proyek kereta cepat Whoosh. Semua itu, menurutnya, menjadi cerminan bahwa publik kini semakin berani mempertanyakan kepemimpinan masa lalu.

“Apa yang terjadi pada Jokowi ini harusnya jadi pelajaran. Siapapun pemimpinnya nanti, jangan meninggalkan hal-hal yang bisa jadi persoalan setelah tak berkuasa. Itu sakit, karena ini masa seharusnya menikmati,” tuturnya.

Ray juga membandingkan dinamika publik pasca-Jokowi dengan masa setelah Soeharto lengser pada 1998.

Menurutnya, reaksi terhadap Jokowi justru lebih kuat karena tidak dipicu oleh krisis besar seperti Reformasi, melainkan lahir dari kesadaran publik yang meningkat.

“Kalau Soeharto jatuh karena krisis, Jokowi justru menghadapi gelombang evaluasi tanpa ada peristiwa pemicu besar. Tapi publik tetap mempertanyakan kepemimpinannya,” kata Ray.

Fenomena “Jokowisasi” ini, menurut Ray, menandai perubahan budaya politik di Indonesia: era ketika pejabat publik tak lagi otomatis aman dari sorotan begitu masa jabatannya usai.