Telaah Kritis Konflik Sudan: Jejak Panjang Politik Adu Domba dan Kapitalisme Global

Oleh: Ifah Rasyidah

Referendum pada 9 Januari 2011 yang melahirkan Sudan Selatan seolah menjadi babak baru dalam sejarah panjang perpecahan dunia Islam di Afrika. Namun, pasca referendum justru muncul tragedi baru yang tak kunjung usai — krisis pangan, perebutan pendapatan minyak, pembengkakan utang, hingga perang antaretnis yang menelan ribuan nyawa. Alih-alih menjadi solusi, referendum itu justru menegaskan bahwa disintegrasi Sudan adalah proyek lama penjajahan yang dibungkus dengan kata “demokrasi”.

Jejak Proyek Penjajahan

Sudan sejak abad ke-19 menjadi ajang perebutan antara Inggris, Amerika, dan Prancis. Negara-negara Barat berlomba-lomba menancapkan pengaruhnya di wilayah strategis yang kaya sumber daya ini. Pemisahan Sudan menjadi dua negara hanyalah puncak dari skenario panjang mereka.

Presiden Sudan kala itu, Omar al-Bashir, dengan tegas menyatakan bahwa Amerika memiliki peran besar dalam upaya pemecahan negaranya. Dalam wawancaranya bersama Kantor Berita Rusia Sputnik (25/11/2017), ia menegaskan,

Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Pemprov Bengkulu Imbau Masyarakat Pasang Bendera Merah Setengah Tiang

“Tekanan dan konspirasi Amerika terhadap Sudan sangat besar. Di bawah tekanan mereka, Sudan Selatan dipisahkan. Kini kami tahu bahwa Amerika berusaha membagi Sudan menjadi lima negara.”

Pernyataan ini membuka tabir bahwa Sudan bukanlah korban konflik internal semata, melainkan korban dari tangan-tangan imperialisme modern yang menggunakan dalih kemanusiaan untuk menjustifikasi penjajahan gaya baru.

Politik Adu Domba dan Tangan-Tangan Agen Barat

Laporan Wall Street Journal (WSJ) edisi 28 Oktober 2023 mengungkap adanya peningkatan suplai senjata dari Uni Emirat Arab (UEA) kepada kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) — yang dituduh melakukan genosida di Darfur. Fakta ini mengindikasikan adanya campur tangan aktor luar dalam memperpanjang bara konflik.

Di balik semua itu, Amerika dan sekutunya tampak berusaha menyembunyikan kendali mereka dengan memanfaatkan tangan-tangan agen di kawasan Teluk. UEA hanya menjadi perpanjangan tangan dari politik adu domba Barat untuk memastikan umat Islam terus bertikai dan saling melemahkan.

Baca Juga: IKN Masuki Tahap Kedua: Bangun Kawasan Legislatif dan Yudikatif, Dibiayai Rp273 Triliun dari Tiga Sumber

Tagar #BoycotUEA yang viral di media sosial hanyalah luapan emosi sesaat yang belum menyentuh akar persoalan. Padahal, sutradara utama dari konflik ini tetaplah kekuatan kapitalisme global yang menanamkan cengkeramannya lewat strategi pecah-belah (divide et impera). Dengan cara itu, mereka mampu menghancurkan dunia Islam tanpa harus mengangkat senjata.

Motif Ekonomi Kapitalis Global

Konflik Sudan sejatinya bukan semata soal perebutan kekuasaan antarfaksi. Ia adalah perebutan sumber daya strategis oleh kekuatan ekonomi kapitalis dunia. Sudan dikenal sebagai produsen minyak mentah dan penghasil emas terbesar ketiga di Afrika — setelah Afrika Selatan dan Ghana.

Sejak tahun 1974, perusahaan minyak raksasa Amerika Chevron telah melakukan eksplorasi di wilayah Sudan Selatan dan Darfur. Posisi geografis Sudan yang sangat strategis — berbatasan dengan tujuh negara dan mengapit jalur perdagangan penting Bab al-Mandeb — menjadikannya incaran empuk bagi kepentingan ekonomi global.

Kekayaan alam ini bukan berkah bagi rakyat Sudan, melainkan kutukan kolonialisme ekonomi yang terus diperebutkan. Inilah wajah baru penjajahan: mereka tidak lagi datang dengan serdadu, tetapi dengan investasi, pinjaman, dan perusahaan tambang multinasional.