Bank Dunia: 60,3% Penduduk Indonesia Masih Miskin

Baca Juga: Pastikan Warga Miskin Masuk DTKS, Dinsos Kota Bengkulu Sasar Pemulung dan Disabiltas

"Percepatan pertumbuhan ekonomi dinilai membutuhkan reformasi struktural guna meningkatkan potensi pertumbuhan dan mengurangi risiko ekonomi yang terlalu panas," demikian pernyataan Bank Dunia.

Dengan demikian, pemerintah dan stakeholders terkait perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Baca Juga: Turunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran, Ini Strategi Pemprov Jateng di Tahun 2025

Tanggaan Kepala BPS:

Laporan Bank Dunia tentang Kemiskinan di Indonesia Perlu Dipahami dengan Konteks

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan klarifikasi terkait laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis oleh Bank Dunia pada April kemarin. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 60,3% dari total penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.

"Standar yang digunakan oleh Bank Dunia adalah standar internasional, sehingga hasilnya tidak serta-merta valid untuk semua negara," ujar Amalia dalam sebuah konferensi pers.

Baca Juga: Lindungi Hak Masyarakat Miskin, Pertamina Bekali Pangkalan LPG dengan Aplikasi MAP

Amalia menjelaskan bahwa Bank Dunia menggunakan standar pendapatan per kapita US$6,85 per hari, yang dibuat berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2017. "Itu adalah dengan standar upper-middle class," tambahnya.

Perhitungan kemiskinan oleh Bank Dunia juga berbeda dengan versi BPS. BPS menghitung angka kemiskinan berdasarkan data dari masing-masing provinsi, yang kemudian diagregasi menjadi angka kemiskinan nasional.

"Standar hidup di provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup misalnya di Papua Selatan. Provinsi DKI dan Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda," kata Amalia.

Baca Juga: Namanya Disebut dalam Skandal Suap Hasto Kristiyanto, Jokowi: Saya Pensiunan!

Amalia mengimbau agar publik lebih bijak dalam menanggapi laporan Bank Dunia. "Karena itu bukanlah sesuatu keharusan kita menerapkan, itu hanya referensi saja," ujarnya.

Dengan demikian, penting untuk memahami konteks dan metodologi yang digunakan dalam laporan Bank Dunia untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia.