500 Rumah Miskin Ekstrem Jateng Bakal Direnovasi Kementerian PKP

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi bantuan renovasi rumah tak layak huni (RTLH) menjadi layak huni dari kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebanyak 500 unit. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, bantuan ini diprioritaskan untuk warga Jateng yang masuk kategori miskin ekstrem.Baca Juga: Wijayanto, Ph.D : Media dan UNDIP Harus Berkolaborasi Jalankan Fungsi Profetik, Karena Punya Misi Sama-sama Menyuarakan Kebenaran

Jateng menjadi satu dari empat provinsi yang mendapatkan bantuan renovasi rumah dari kementerian. Tiga Provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, dengan alokasi masing-masing renovasi 500 unit rumah.

Ahmad Luthfi mengatakan, bantuan ini selaras dengan program Pemprov Jateng yang terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Setidaknya, setiap kepala keluarga (KK) di Jateng memiliki satu rumah layak huni.Baca Juga: Dukung Sekolah Rakyat, Pemprov Jateng Tunggu Assesment Kemensos

"Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian (PKP). Jika dihitung kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," ujar Ahmad Luthfi saat menerima arahan Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Jakarta, Rabu, 16 April 2025.

Penanganan RTLH menjadi prioritas Gubernur Ahmad Luthfi. Jumlah RTLH sampai dengan Desember 2024 tercatat sebanyak 1.022.113 unit. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif yang berasal dari berbagai sumber pendanaan seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR, BAZNAS, serta swadaya masyarakat.Baca Juga: Gubernur Helmi Ajak Masyarakat Bengkulu Selatan Sukseskan PSU Bupati dan Wakil Bupati 19 April 2025

Prioritas pada 2025, untuk peningkatan kualitas rumah layak huni salah satunya melalui mekanisme belanja transfer. Sejumlah 17.000 unit rumah dengan besaran bantuan stimulan per unit senilai Rp 20 juta, atau total Rp 340 miliar.

Terkait warga mana yang akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari kementerian itu, Ahmad Luthfi sudah menyampaikan siap untuk disurvei. "Seminggu lagi pun siap untuk disurvei," jawab Ahmad Luthfi saat ditanya Menteri Maruarar Sirait yang akan melakukan survei dua pekan mendatang di Banyumas.Baca Juga: Kerja Mentan Layak Diapresiasi, Panen Raya Padi 2025 Sangat Tinggi

Maruarar Sirait menginginkan semua penerima juga di cek by name dan by address sehingga tidak terjadi salah sasaran.

Maruarar Sirait menjelaskan, bantuan yang diterima Jateng, Jabar, Banten dan DKI Jakarta ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi.Baca Juga: DMI Bagikan Makanan Siap Saji dan Air Bersih kepada Pengungsi Palestina di Gaza

Pada kesempatan itu, Gubernur Ahmad Luthfi juga dipertemukan dengan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma menyampaikan, penerima bantuan renovasi ini diharapkan merupakan rumah sendiri atau milik pribadi, sehingga tidak ada sengketa ke depannya saat rumah sudah selesai direnovasi dan menjadi bagus.

"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri supaya tidak ada sengketa ke depannya dengan keluarga. Rumah tidak di jalur hijau dan memang lokasi rumah itu peruntukannya untuk permukiman," kata Sugianto.*