Sejahterakan Petani, Ahmad Luthfi Hapus Kartu Tani dan Bangun Lumbung Pangan Desa

Kendal, SUARA PEMBARUAN - Sejumlah gagasan diutarakan Cagub Ahmad Luthfi untuk memajukan petani di Jawa Tengah. Saat ini petani Jateng banyak yang mengeluh soal ketersediaan pupuk hingga harga jual saat panen.

Sunoto, salah satu petani asal Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, ngotot Kartu Tani dihapuskan. Kartu itu justru membuat ribet dan membuat petani kesusahan dapat pupuk. "Kartu Tani niku dihapus mawon Pak. Malah gawe ribet. (Kartu Tani itu dihapus saja Pak. Justru membuat susah)," kata Sunoto yang juga menjadi Ketua RT 2 Rw 3 desa setempat di acara Sarasehan Petani bersama Ahmad Luthfi di area persawahan desa, Senin (7/10).

Baca Juga: BWA Bengkulu Bagikan 20.000 Buah Alqur'an ke Empat Kabupaten

Acara itu dihadiri seratusan petani padi, bawang merah maupun tembakau dari desa setempat.

Hal serupa juga disampaikan Sukamat yang merasakan kesulitan serupa. Ia seringkali kehabisan pupuk di outlet, padahal pupuk masih kurang. Dirinya tetap bisa membeli pupuk namun non subsidi dengan harga tiga kali lipat.

"Tapi pas panen, tombok. Pupuknya lebih mahal soalnya," kata Sukamat.

Persoalan berikutnya adalah seringnya harga anjlok saat panen, sehingga petani yang sudah berbulan-bulan menanam dan merawat tanaman tak mendapatkan hasil seimbang.

Baca Juga: Herimanto Jabat Ketua DPRD Kota Bengkulu Masa Bakti 2024-2029

Perbaikan irigasi di sawah menjadi harapan berikutnya dari para petani. "Saat nanam, petani semangat, tapi saat mendekati masa panen rasanya jadi deg-degan takut harga anjlok. Harapanya jika Pak Luthfi Jadi Gubernur, bisa menstabilkan harga jual," ujar Nur Faizin.

Menanggapi hal itu, Ahmad Luthfi menyampaikan program dan siap untuk dilaksanakan saat ia menjabat jadi Gubernur. Prinsip pupuk itu harus murah dan mudah didapatkan petani. Harga pupuk mahal dan susah didapat karena problem terjadi di proses pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran.

Baca Juga: Modus Kerjasama PT Kepak Rajawali Perkasa Rugikan Masyarakat

Ia sepakat jika kartu tani mesti dievaluasi karena sudah tidak relevan. Misal, petani yang sewa lahan ndak punya kartu, melainkan dimiliki pemilik tanah. Sehingga menyulitkan dalam proses perawatan tanaman.

Kedepan BUMDes akan mengambil peran dalam pendistribusiannya sekaligus pengendalian pupuk.

"Kartu tani mengandung masalah soal distribusinya, RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Mekanisme baru ini akan memudahkan petani dapat pupuk, karena sebenarnya cukup," ujarnya.