Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada dua mantan presiden, Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Jokowi menegaskan, setiap pemimpin bangsa memiliki jasa dan kontribusi yang patut dihormati.
“Baik Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, keduanya memiliki peran dan jasa besar bagi negara. Kita semua harus menghargai itu,” ujar Jokowi kepada wartawan di Solo, Kamis (6/11/2025).
Jokowi menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada mekanisme dan pertimbangan resmi yang dijalankan oleh tim penilai sebelum keputusan akhir diambil.
“Semua pemberian gelar dan tanda jasa melalui tahapan dan pertimbangan dari tim resmi yang sudah ditetapkan,” jelasnya.
Wacana ini mencuat setelah Kementerian Sosial menyerahkan daftar 40 tokoh kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Daftar itu diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Ketua Dewan Gelar, Fadli Zon, yang mencakup nama-nama besar seperti Soeharto, Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
Menanggapi perdebatan publik tentang kelayakan Soeharto menjadi pahlawan nasional, Jokowi menilai hal itu sebagai hal yang wajar dalam iklim demokrasi.
“Biasa saja. Dalam negara demokrasi pasti ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Itu hal yang lumrah,” katanya.
Sikap Jokowi tersebut menunjukkan pandangannya yang terbuka terhadap perbedaan pendapat di tengah masyarakat, terutama mengenai figur Soeharto yang mewariskan sejarah panjang sekaligus kontroversial.
Makna Filosofi “Mikul Duwur Mendhem Jero”
Jokowi juga diminta tanggapan tentang filosofi Jawa Mikul Duwur Mendhem Jero — ajaran untuk menjunjung tinggi kebaikan pemimpin dan mengubur dalam kekurangannya. “Sangat baik,” jawab Jokowi singkat.
Filosofi tersebut sering dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap jasa para pemimpin masa lalu, tanpa menghapus catatan sejarah mereka.
Selain Soeharto dan Gus Dur, daftar usulan tahun ini juga mencantumkan sejumlah nama penting seperti ulama karismatik Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, KH Bisri Syansuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim, dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dan Ali Sadikin, serta aktivis perempuan Marsinah.
Nama-nama tersebut diusulkan melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) sebelum diseleksi oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial, dan akhirnya diajukan ke Dewan Gelar untuk penilaian akhir.*