Pandangan berbeda namun melengkapi disampaikan Syaiful Arifin, pegiat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Jawa Tengah. Ia menyebut gelombang kerusuhan di beberapa kota pada akhir Agustus hingga awal September lalu tak lepas dari kombinasi antara frustrasi publik dan derasnya disinformasi di media sosial.
“Kerusuhan itu adalah akumulasi kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, kenaikan pajak, dan lambatnya respons pemerintah. Lalu muncul pihak yang menunggangi lewat arus disinformasi,” papar Syaiful, yang juga seorang jurnalis itu.
Menurut Syaiful, dinamika tersebut berlangsung dalam tiga fase: munculnya tuntutan ekonomi, terpicunya emosi publik akibat kematian seorang ojek online, dan akhirnya meluas menjadi gerakan emosional yang diikuti mahasiswa, pelajar, hingga ibu rumah tangga.
“Begitu disinformasi ikut berperan, situasi langsung tak terkendali,” katanya.
Disinformasi Jadi Pemantik
Syaiful menguraikan bahwa sejak akhir Agustus, konten hoaks berkembang pesat di platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook.
“TikTok paling dominan karena lintas usia dan paling mudah menyebar. Anak muda paling rentan,” jelasnya.
Ia menekankan, hoaks tidak serta-merta menciptakan kerusuhan, tetapi memperkuat amarah dan dorongan turun ke jalan. “Ada efek saling memicu antara hoaks dan ledakan sosial,” paparnya.
Berdasarkan pemantauan Mafindo, terdapat lima pola hoaks yang marak beredar. Pertama, Stigmatisasi ideologis, seperti tudingan bahwa aksi disusupi kelompok ekstrem atau PKI. Kedua, Konspirasi asing, yang menuding ada keterlibatan CIA atau tokoh luar negeri seperti George Soros.
Ketiga, Eskalasi kekerasan palsu, misalnya video bohong tentang bentrokan di bandara atau pembakaran apartemen. Keempat, Isu kekerasan seksual, yang berpotensi memecah solidaritas dan memicu konflik horizontal. Kelima, Konten daur ulang, yakni video lama yang diedit ulang dan diklaim sebagai peristiwa baru.
“Bahkan ada video demonstrasi di Nepal yang diedit seolah terjadi di depan DPR,” ungkap Syaiful.
Hoaks AI dan Krisis Literasi
Lebih lanjut, Syaiful menyoroti kemunculan hoaks berbasis AI seperti video palsu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang seolah menyebut guru sebagai “beban negara”.
“Video itu menyesatkan dan sempat viral sebelum diklarifikasi. Banyak yang sudah terlanjur percaya,” ujarnya.