Dari Skandal Korupsi hingga Pemblokiran Medsos, Begini Awal Gejolak Demo Berdarah di Nepal

Kathmandu, SUARA PEMBARUAN — Demonstrasi besar-besaran di ibu kota Nepal, Rabu (10/9/2025), berakhir ricuh dengan serangan terhadap gedung parlemen.

Pasukan militer melaporkan sedikitnya 27 orang ditangkap sejak kerusuhan pecah pada Selasa (9/9) hingga Rabu pagi waktu setempat.

Dalam kerusuhan itu, sejumlah oknum terlibat aksi penjarahan, pembakaran, dan tindak anarkis lainnya di Kathmandu serta beberapa wilayah lain. Militer bahkan menyita uang tunai hasil jarahan senilai NPR 3,37 juta atau sekitar Rp393 juta.

Bentrokan juga menimbulkan korban luka. Sedikitnya 24 polisi Nepal dan tiga warga sipil harus dirawat di rumah sakit militer. Aparat dikerahkan bersama tiga unit mobil pemadam untuk memadamkan api di berbagai titik demonstrasi.

Aksi yang dikenal sebagai “Revolusi Gen Z” ini dipicu kemarahan publik atas maraknya korupsi dan kebijakan pemerintah yang memblokir 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X.

Awalnya ribuan generasi muda turun ke jalan menuntut perubahan politik, pemberantasan korupsi, serta pencabutan blokir medsos. Namun, situasi berubah tragis setelah aparat menembakkan gas air mata, meriam air, hingga peluru tajam. Akibatnya, sedikitnya 22 orang tewas, sementara gedung parlemen dan Hotel Hilton di Kathmandu menjadi sasaran amukan massa.

Kebijakan pemblokiran media sosial yang disebut pemerintah untuk mengurangi hoaks dan ujaran kebencian justru dianggap masyarakat sebagai upaya membungkam suara rakyat. Isu itu pun melebar, menyingkap kembali kekecewaan publik atas skandal korupsi yang mengakar dalam pemerintahan Nepal.

“Pembangunan tidak berjalan karena politisi menyimpan uang untuk diri mereka sendiri. Masa depan kami dikorbankan,” kata Darshana Padal, seorang warga Kathmandu, saat aksi berlangsung.

Tekanan massa akhirnya membuat Perdana Menteri Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Paudel memilih mundur dari jabatannya. Meski begitu, aktivis sipil menilai langkah itu belum cukup. “Masyarakat sudah terlalu lama frustrasi dengan korupsi, nepotisme, dan janji kosong. Yang dibutuhkan bukan hanya pergantian pemimpin, tapi perubahan sistem,” tegas aktivis Dovan Rai.

Kini, perhatian publik internasional tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil Nepal untuk meredakan gejolak sekaligus menjawab tuntutan rakyat.