Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan seluruh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan agar menjadikan MPLS sebagai ruang adaptasi yang aman dan menyenangkan bagi para siswa.
Dalam rapat koordinasi secara daring bersama kepala Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, Gus Ipul menegaskan tidak boleh ada praktik perundungan, perploncoan maupun tindakan kekerasan selama MPLS berlangsung.
"Pastikan mereka aman dan nyaman. Tidak ada perploncoan, tidak ada tindakan kekerasan, dan tidak ada hal-hal yang mencederai pelaksanaan MPLS," tegasnya.
Ia meminta seluruh tenaga pendidik mendampingi siswa dengan penuh empati, terutama karena banyak peserta didik yang baru pertama kali tinggal di lingkungan sekolah berasrama.
Menurut Gus Ipul, tantangan terbesar biasanya muncul pada satu hingga dua bulan pertama, ketika sebagian siswa mulai merasakan kerinduan terhadap keluarga. Karena itu, pendampingan psikologis dan pembentukan karakter harus menjadi perhatian utama.
Selain memastikan kebutuhan siswa terpenuhi, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pengelola Sekolah Rakyat agar merawat gedung serta fasilitas yang telah dibangun pemerintah.
"Rawat dengan baik karena dibangun menggunakan uang rakyat. Ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada keluarga yang paling membutuhkan," pesannya.
Secara nasional, sebanyak 101 Sekolah Rakyat akan melaksanakan MPLS secara bertahap dalam empat gelombang. Sebanyak 19 Sekolah Rakyat permanen memulai MPLS pada 14 Juli 2026, disusul 63 sekolah pada 31 Juli, delapan sekolah rintisan di Jabodetabek pada 15 Agustus, dan 11 sekolah permanen lainnya pada 31 Agustus 2026.
Pemerintah Kota Semarang optimistis seluruh fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 dapat beroperasi penuh setelah penyelesaian pembangunan akhir Juli mendatang, sehingga para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran di lingkungan sekolah yang representatif, aman, dan nyaman.*