Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang terjebak dalam kemiskinan. Program ini berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) dan terintegrasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berbeda dengan skema pendataan bantuan sosial, Kemensos menerapkan pendekatan khusus untuk menjaring anak-anak rentan yang berhak masuk Sekolah Rakyat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, dalam forum daring Jaringan Pemred Promedia (JPP), Selasa, 20 Januari 2026.
Rico menjelaskan, meski sudah ada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kemensos tidak sepenuhnya bergantung pada data tersebut. Validasi lapangan tetap dilakukan karena data memiliki potensi kesalahan.
Pendamping PKH bersama pemerintah daerah melakukan penjangkauan langsung, menyusun profil calon siswa, hingga mengajukannya secara resmi dengan pengesahan kepala daerah.
Ia juga mengungkapkan masih ditemukannya anak-anak yang sama sekali belum tercatat di DTSEN. Salah satunya Alfiyanur, anak yang tinggal di kawasan hutan Katingan, Kalimantan Tengah, tanpa listrik dan luput dari pendataan.
Menurut Rico, kasus seperti ini cukup disertai surat keterangan dari pemerintah daerah agar anak tersebut dapat mengakses Sekolah Rakyat. Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Artikel Terkait
Kemenko Polkam Tinjau Sekolah Rakyat di Sulsel, Ternyata Kekurangan Tenaga Pengajar
Prabowo Siapkan 200 Sekolah Rakyat Tahun Depan, Pendidikan Jadi Prioritas Bangsa
Sekolah Rakyat Jadi Sumber Harapan dan Semangat Baru bagi Guru
AHY Kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 6 Kota Bengkulu, Tegaskan Pendidikan Kunci Mutus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat Terintegrasi Jadi Strategi Jateng Tekan Kemiskinan Ekstrem