Meski belum mengungkap sepenuhnya, Mendikdasmen RI itu berjanji akan adanya sistem baru dan terasa berbeda dari sebelumnya.
"Karena itu maka kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu, termasuk kekhawatiran masyarakat," ujar Abdul Mukti.Baca Juga: Penyidik Kejati Bengkulu Tetapkan AK Tersangka Dugaan Korupsi Dana Tukin
"Nanti pada akhirnya kami memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa? Tunggu sampai kami umumkan," tandasnya.
Ketua Komisi X DPR: Harus Benar-benar Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Berkaca dari pemberlakukan kembali UN sebagai sistem evaluasi belajar siswa di Indonesia, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudin menyatakan pihaknya mendukung rencana dari Mendikdasmen RI.Baca Juga: Penyidik Kejati Bengkulu Tetapkan AK Tersangka Dugaan Korupsi Dana Tukin
Hetifah juga menegaskan kebijakan baru dari Abdul Mukti selaku sosok perpanjangan tangan Prabowo di bidang pendidikan Tanah Air, harus benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan.
"Kebijakan ini (harus) benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," terang Hetifah kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2024.
Ketua Komisi X DPR itu juga menyoroti penerapan kembali UN jangan sampai malah membebani siswa hingga guru di sekolah.Baca Juga: Menteri Bappenas: Program Makan Bergizi Gratis Dorong Permintaan Baru Hasil Tani Lokal
"Bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional," sebut Hetifah.
Komisi X DPR RI Bakal Gali Konsep Baru UN dari Mendikdasmen
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfan menuturkan pihaknya akan memanggil Abdul Mukti selaku Mendikdasmen RI terkait wacana UN yang akan digelar tahun 2026 mendatang.
"Kami akan mengundang Mendikdasmen dan mendengar penjelasan beliau terkait rencana UN," terang Hadrian kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis, 2 Desember 2024.Baca Juga: Menteri Bappenas: Program Makan Bergizi Gratis Dorong Permintaan Baru Hasil Tani Lokal
"Tentu, kami juga akan menyampaikan usulan dan aspirasi dari masyarakat," tegasnya.
Senada dengan Ketua Komisi X DPR, Hadrian mendukung penuh rencana sang Mendikdasmen RI namun tidak boleh menjadi momok yang menakutkan bagi siswa.
Terkhusus, Hadrian menyoroti keterlibatan polisi dalam pergelaran UN yang justru membuat siswa merasa tegang dalam menghadapi UN.
Artikel Terkait
FS Tersangka, Kapolri Lulus Ujian Terberat
Polda Sumut Dirikan Tenda Serba Guna Bantu Anak-Anak Korban Longsor Humbahas Ujian Semester
Lebih 15.000 Santri PPS Ulya Ikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan
Tersedia 50 Persen Daya Tampung, UNDIP Buka Jalur Ujian Mandiri Program Sarjana
Ribuan Pelajar SMA/SMK di Bengkulu Ikuti Ujian Berbahasa Indonesia