Pemotongan Danais DIY Akan Pengaruhi Capaian Pembangunan

Seperti diketahui, sesuai intruksi Presiden RI, anggaran 2025, telah disampaikan ada pemotongan dana keistimewaan sebanyak Rp 200 M danais. Juga ada pemotongan dana lainnya lebih dari 65 M. Langkah pemotongan anggaran untuk danais tahun 2026 tinggal menjadi Rp 500 miliar.

"Ke depan, saya kira Pemda DIY tentu perlu cari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang telah ditugaskan pusat " kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.

Eko Suwanto, yang juga alumni Magister Ekonomi Pembangunan UGM menambahkan pemotongan jelas berdampak signifikan, namun kebijakan itu akan melatih pemda cari sumber lain kala dana dipotong.

Saat ada pemotongan anggaran, alokasi anggaran terbatas, pilihan realistisnya bisa dengan strategi galang dana CSR BUMN ataupun swasta yang jalankan bisnis di DIY.

Ada tanggungjawab perusahaan lewat program CSR yang bisa disinkronkan dengan perencanaan kebijakan anggaran pembangunan daerah. jadi tetap bisa jalankan program tidak pakai APBD.

"Program dan kegiatan bisa berjalan, saat ada partisipasi masyarakat. Bagaimana juga BUMN, perusahaan nasional bisa berperan serta dalam pembangunan daerah. Ini senafas dengan implementasi ideologi Pancasila dan konstitusi," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menganalogikan pemotongan anggaran ini mirip pengurangan BBM kendaraan.
"Saat BBM dikurangi, maka jarak tempuh kendaraan juga berkurang. Sebelum BBM dipangkas, kendaraan barangkali sampai tujuan. Nah setelah dipangkas, mungkin tidak akan sampai, kehabisan bensin. Demikian juga pembangunan, tentu susah mencapai seluruh indikator pembangunan.", pungkas Eko Suwanto.