Pemda DIY - BPS Siapkan Sensus Ekonomi 2026

 Yogyakarta, SUARA PEMBARUAN - Sensus ekonomi akan dilaksanakan tahun 2026 sesuai amanat Undang-Undang No. 16 tahun 1997, bahwa sensus ekonomi akan dilakukan setiap tahun yang berakhiran 6. Atas dasar UU tersebut, BPS DIY sudah menyiapkannya sejak saat ini.

Disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (25/02/2025) di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, kedatangannya sekaligus untuk membahas Data Tunggal Sosial EKonomi Nasional.

Amalia didampingi yang didampingi kepala BPS DIY, Herum Fajarwati menjelaskan, pertemuan ini sekaligus membahas mengenai dukungan Pemda DIY kepada BPS pada setiap programnya.

Selain mengenai Sensus Ekonomi 2026, Amalia menuturkan, Ia menambahkan, selama ini berbagai program kependudukan yang dilaksanakan BPS, tidak lepas dari dukungan Pemda DIY. Saat ini, ia kembali meminta dukungan penuh terkait data tunggal.

"Kami membutuhkan dukungan dari Pemda DIY dalam melakukan pemutakhiran dan updating untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sesuai dengan amanat INPRES no. 4 tahun 2025," kata Amalia.

Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran tentang potret ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Hasil sensus ini nantinya akan dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan ekonomi di daerah maupun nasional. Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan dengan cara pendataan langsung dan bukan sampling.

"Kami membutuhkan dukungan dari Pemda DIY untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Kami akan membuat daftar pelaku ekonomi dari mulai yang kecil-kecil, mikro sampai yang besar," ujar Amalia.

Tahun ini BPS harus menuntaskan daftar sementara menjadi daftar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang dimaksud mulai yang kecil, mikro sampai yang besar. "Kami akan membuat daftar pelaku ekonomi dari mulai yang kecil-kecil, mikro sampai yang besar," kata Amalia.

Amalia mengatakan, karena program ini, BPS merasa sangat perlu menggalang kolaborasi dengan berbagai pihak agar sensus ekonomi ini bisa sukses. Hal ini penting, karena sensus ekonomi ini akan menjadi potret ekonomi Indonesia yang sesungguhnya, secara menyeluruh.

“Ini juga akan menjadi potret ekonomi di daerah masing-masing, sehingga nanti ini akan sangat bermanfaat juga bagi kepala daerah, untuk bisa memanfaatkan hasil dari sensus ekonomi itu, untuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang terkait,” jelas Amalia.

BPS RI yang memiliki 34 kantor BPS di tingkat provinsi dan 514 kantor BPS di tingkat kabupaten kota ini, siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemda setempat.

“Tentunya kami siap terus berkolaborasi dengan seluruh jajaran Pemda di masing-masing lokasi. BPS berkomitmen ini untuk menghasilkan yang terbaik untuk bangsa, terutama dalam hal penyediaan data dan statistik,” ungkapnya.