Jangan Tunggu (Sampai Ada) Revolusi !

Revolusi Prancis (1789–1799) menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah dunia modern. Di bawah pemerintahan absolut Louis XVI, rakyat Prancis hidup dalam ketimpangan sosial yang tajam. Kaum bangsawan dan rohaniwan menikmati berbagai hak istimewa, sementara rakyat jelata dibebani pajak tinggi di tengah krisis ekonomi yang parah. Utang negara membengkak akibat perang dan gaya hidup istana yang mewah.Baca Juga: Setelah Infak: Ketika Tangan Telah Melepas, Hati Jangan Ikut Melekat

Kondisi semakin memanas ketika harga pangan melonjak dan rakyat mengalami kelaparan. Ketidakpuasan berubah menjadi kemarahan massal. Pada 1789, gelombang protes meletus, ditandai dengan penyerbuan Bastille—simbol kekuasaan absolut monarki. Peristiwa ini menjadi awal runtuhnya tatanan lama.Baca Juga: Jangan Terprovokasi! Ketua Pemuda Adat Saireri: Dukung Polisi Tumpas Kelompok Bersenjata yang Resahkan Nabire

Revolusi ini berujung pada penggulingan monarki dan eksekusi Louis XVI, serta lahirnya republik yang menjunjung semboyan “liberté, égalité, fraternité” (kebebasan, kesetaraan, persaudaraan). Namun, periode ini juga diwarnai kekacauan dan Teror. Pada akhirnya, situasi politik yang tidak stabil membuka jalan bagi munculnya Napoleon Bonaparte, yang kemudian mengambil alih kekuasaan dan mengubah arah sejarah Prancis serta Eropa.Baca Juga: Daibenus Murib Selaku Kepala Suku Besar Puncak Peringatkan Kelompok Bersenjata Jangan Rusak Fasilitas Umum

Di Rusia, revolusi akibat pemerintah yang otoriter dan korup juga terjadi. Di bawah pemerintahan otoriter Nicholas II, rakyat hidup dalam kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tajam. Kekuasaan terpusat pada Tsar, sementara aspirasi rakyat kerap diabaikan.Baca Juga: Lanny Jaya Tetap Aman, Bersama Kita Jaga: Imbauan Kuat Tokoh Gereja demi Pembangunan dan Kesejahteraan

Situasi semakin memburuk akibat keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia I. Kekalahan militer, krisis pangan, inflasi, dan penderitaan prajurit maupun rakyat sipil memicu gelombang ketidakpuasan yang meluas. Demonstrasi besar pecah di Petrograd pada awal 1917, yang akhirnya memaksa Nicholas II turun tahta dan mengakhiri dinasti Romanov.Baca Juga: Viral Dugaan Perpeloncoan PMI di Jepang, Junior Dipaksa Makan Natto di Bawah Tekanan

Di Abad 20, revolusi rakyat Filipina yang dikenal dengan People Power Revolution (1986) menjadi simbol perlawanan damai rakyat terhadap rezim otoriter. Selama lebih dari dua dekade, Ferdinand Marcos memerintah dengan tangan besi, terutama sejak pemberlakuan darurat militer pada 1972. Pemerintahannya ditandai oleh praktik korupsi besar-besaran, kolusi, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap lawan politik dan aktivis.Baca Juga: Hasil Studi Dosen FEB UGM: KBK Tingkatkan Utilisasi Layanan Kesehatan Primer, Target Belum Optimal

Krisis politik memuncak setelah pembunuhan tokoh oposisi Benigno Aquino Jr. pada 1983, yang memicu gelombang protes luas. Ketika hasil pemilu 1986 dianggap sarat kecurangan, jutaan rakyat turun ke jalan di sepanjang Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) di Manila. Aksi damai yang didukung tokoh agama, militer, dan masyarakat sipil ini akhirnya memaksa Presinan Ferdinand Marcos meninggalkan negaranya.Baca Juga: Agnez Mo Bantah Terjebak di Dubai di Tengah Konflik Timur Tengah: “Aku Baik-Baik Saja”

Revolusi atau People Power yang terjadi di berbagai belahan dunia tersebut ingin menunjukkan kepada kita bahwa pemerintahan atau penguasa yang cenderung absolut dan otoriter, korup serta mengabaikan penderitaan dan kemiskinan rakyatnya, akan tumbang oleh perlawanan rakyat yang marah. Baca Juga: Dulu Mendukung, Kini Menolak: Sikap Warga AS terhadap Perang Berubah Tajam

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipromosikan dan digaungkan untuk “memberi makanan sehat bergizi” kepada pelajar dan ibu hamil ternyata justru menimbulkan masalah di sana-sini. Setidaknya 6.000 siswa telah menjadi korban keracunan setelah menyantap makanan basi dan berulat. Ratusan triliun dana dikucurkan untuk program ini, tak lebih sebagai “bancakan” anggaran negara untuk mengamankan Pilpres 2029 mendatang.Baca Juga: Pelaku Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Didampingi Psikolog, Polisi Ungkap Penyesalan RM

Ditengah maraknya pergunjingan soal MBG, muncul lagi pemborosan anggaran lewat Koperasi Desa Merah Putih yang secara top down dipaksakan hadir di negeri ini. Hingga pertengahan 2025, dilaporkan 80.000 hingga 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah rampung dibentuk dan memiliki badan hukum.Baca Juga: Agnez Mo Bantah Terjebak di Dubai di Tengah Konflik Timur Tengah: “Aku Baik-Baik Saja”

Saat rakyat masih mempersoalkan apa manfaat koperasi ini, pemerintah melalui BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara telah mengimpor 105.000 pikap buatan India untuk koperasi yang sumber dananya – lagi-lagi - diambil dari APBN. Berdasarkan regulasi terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, sebagian anggaran Dana Desa (sekitar 30% hingga 58,03%) dialokasikan untuk pembentukan dan pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).Baca Juga: Bos Rokok HS Tanggung Jawab Usai Kecelakaan Maut di Kulon Progo, Janji Biayai Korban hingga Kuliah

Rakyat pun lagi-lagi dibuat kecewa saat lapangan kerja kian sulit didapat, PHK dimana-mana, anggaran negara dijebol untuk iuran anggota Board of Peace (BOP) senilai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun.Baca Juga: Agnez Mo Bantah Terjebak di Dubai di Tengah Konflik Timur Tengah: “Aku Baik-Baik Saja”

Pemerintah atau penguasa negeri ini sebaiknya tidak tutup mata dan telinga dengan suara rakyat yang menolak berbagai pemborosan uang negara. Sebab, kekuasaan yang menutup telinga terhadap suara rakyat pada akhirnya akan berhadapan dengan gelombang perlawanan rakyat atau people power. Kita pernah mengalami momentum besar itu pada 1998, ketika krisis ekonomi, kemarahan publik, dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah berhasil menumbangkan kekuasaan Presiden Soeharto.Baca Juga: Mahfud MD Kritik Board of Peace Trump, Minta Indonesia Kembali ke Jalur Bebas-Aktif

Hanya penguasa yang zalim dan tamak, yang menutup mata dan telinganya dari sejarah kelam Revolusi Perancis, Revolusi Rusia atau People Power di Flipina dan di negerinya sendiri pada 1998. Jadi, jangan tunggu (sampai ada) revolusi! *Baca Juga: Pengusaha Muhammad Suryo Menanggung Pengobatan Abdullah dan Deva Sepenuhnya