Oleh: Bangun Lubis - Wartawan Muslim
Sikap publik Amerika Serikat terhadap perang dan intervensi militer di luar negeri mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jika pada masa lalu dukungan terhadap perang besar relatif solid, kini publik Negeri Paman Sam justru semakin skeptis, terutama ketika konflik dinilai tidak berdampak langsung terhadap keamanan nasional mereka.
Laporan terbaru yang dirilis oleh CNBC Indonesia pada 2 Februari 2026 mengutip hasil survei YouGov terhadap 1.097 orang dewasa di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan polarisasi tajam antara pendukung Partai Republik dan Partai Demokrat dalam menilai intervensi militer yang dilakukan pemerintah AS.
Dua Kubu, Dua Sudut Pandang
Dalam beberapa kasus intervensi terbaru, perbedaan pandangan terlihat sangat mencolok. Operasi militer yang disebut bertujuan menggulingkan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro pada 2025, misalnya, mendapat dukungan sebesar 70,4% dari pemilih Partai Republik. Namun, hanya 7,4% pemilih Demokrat yang menganggap langkah tersebut tepat. Sementara itu, dukungan dari kelompok independen hanya sekitar 20%.
Baca Juga: Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemprov Bengkulu Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Hal serupa terjadi pada serangan udara AS ke situs nuklir Iran. Sebanyak 74,2% responden dari Partai Republik mendukung langkah tersebut, tetapi hanya 17,4% dari Partai Demokrat yang sepakat. Perbedaan ini menegaskan bahwa isu perang kini bukan hanya persoalan kebijakan luar negeri, melainkan juga bagian dari pertarungan politik domestik yang sarat ideologi.
Perdebatan tentang sejauh mana Amerika harus berperan sebagai “polisi dunia” kembali mencuat, seiring meningkatnya ketegangan global dan konflik yang melibatkan kepentingan strategis Washington.
Kilas Balik Sejarah: Dari Dukungan Luas hingga Keraguan
Jika menoleh ke belakang, konflik besar seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II mendapatkan dukungan relatif luas dari berbagai kalangan politik di AS. Untuk Perang Dunia I, dukungan publik berkisar antara 52% hingga 67%, tergantung afiliasi partai. Sementara Perang Dunia II bahkan mencatat dukungan hingga 68%-75% di semua kubu politik.
Namun, setelah era tersebut, tren mulai berubah. Perang Vietnam menjadi titik balik penting. Meski awalnya didukung sebagian publik, perang yang panjang dan penuh kontroversi itu memunculkan apa yang dikenal sebagai “Vietnam Syndrome” — trauma kolektif yang membuat masyarakat AS lebih berhati-hati terhadap intervensi militer.
Baca Juga: Jusuf Kalla : Konflik Timur Tengah, Berdampak Ekonomi bagi Indonesia
Memasuki abad ke-21, dukungan terhadap Perang Afghanistan dan Perang Irak juga menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan era Perang Dunia. Banyak warga menilai hasil akhir konflik tersebut tidak sebanding dengan biaya besar yang dikeluarkan, baik dari sisi ekonomi maupun korban jiwa.
Keterlibatan AS dalam konflik Suriah dan Yaman pun cenderung mendapat respons dingin dari publik, meskipun kalangan Republik tetap lebih condong mendukung kebijakan intervensi dibanding Demokrat.
Artikel Terkait
Toleransi atau Sensasi? Kritik atas Penggunaan Simbol Salib dalam Film Jangan Panggil Mama Kafir
Gubernur Jatim : Try Sutrisno Prajurit dan Negarawan Sejati
Khofifah : Sekolah Taruna Bhayangkara, Miliki Peran Strategis Cetak Pemimpin Masa Depan
Perkuat Spiritualitas dan Moralitas, Pemprov Bengkulu Gelar Retret ASN Kristiani
PMI Bengkulu Gelas Musprov IX, Gubernur Helmi Hasan Tegaskan Komitmen Penuh Untuk Kemanusiaan
Wagub Mian Sampaikan LKPJ 2025, Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dan Kemiskinan di Bengkulu Turun
Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemprov Bengkulu Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Tata Kelola Transportasi Pada Masa Angkutan Lebaran 2026: Strategi Mitigasi Risiko dan Manajemen Mobilitas Nasional
Telkomsel Siaga Sepenuh Hati: Biar Kamu Jalani Ramadan dan Lebaran 2026 Tanpa Khawatir
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerd Temui Jusuf Kalla, Jejaki Peluang Mediasi Indonesia