Fadli Zon dan Penyangkalan Pemerkosaan Mei 1998, Siapa Diuntungkan?

Ketika Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai “rumor”, ia tidak sekadar beropini, tapi ia menampar wajah sejarah, melukai kembali para korban, dan membuka ruang bagi penulisan ulang sejarah demi kepentingan politik. Pernyataannya bukan semata bentuk ketidaktahuan, melainkan bagian dari gejala berbahaya: penyangkalan terstruktur terhadap kebenaran sejarah bangsa.Baca Juga: Penjualan Mobil Listrik Melemah di Mei 2025: Dominasi Impor China vs Produksi Lokal yang Masih Tertatih

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam youtube Satu Visi Utama, Senin (22/6/2025) menyebut pernyataan Fadli sebagai “penyangkalan berlapis”: mulai dari menyangkal fakta, menyelewengkan interpretasi, hingga menyabotase tanggung jawab moral para pelaku.

Dalam konteks ini, nama-nama besar yang pernah disebut dalam laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)—seperti Prabowo Subianto dan Wiranto—kembali bergaung. Maka tak mengherankan jika publik curiga, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari pengaburan sejarah ini?Baca Juga: Retret Kepala Daerah di IPDN: Pita Merah dan Kuning Tandai Peserta dengan Kondisi Medis Khusus

Jawabannya mungkin bukan satu orang, tapi seluruh jaringan kekuasaan yang merasa terancam oleh kebenaran masa lalu. Dengan mengaburkan sejarah, mereka membebaskan diri dari tuntutan moral, melucuti tanggung jawab publik, dan melanggengkan kekuasaan di atas penderitaan korban.

Apa yang dilakukan Fadli Zon bukan tindakan kebudayaan yang luhur, tapi bentuk kekerasan epistemik—usaha menulis ulang sejarah demi “nama baik bangsa”, sebagaimana ia sebut. Tapi pertanyaannya: bangsa yang mana? Apakah bangsa itu mencakup para perempuan Tionghoa yang diperkosa di depan umum? Ataukah hanya segelintir elit politik yang kini memegang kekuasaan?Baca Juga: Banjir Besar Terjang Halmahera Selatan: Balita Tewas, Belasan Ribu Warga Mengungsi

Pernyataan Fadli Zon adalah contoh sempurna bagaimana sejarah dipakai sebagai alat domestikasi memori kolektif. Narasi kekerasan seksual dipinggirkan, diganti dengan citra "kekacauan spontan", demi menghapus jejak sistematis dari kekerasan negara. Ini adalah politik amnesia, di mana yang diingat hanya yang menguntungkan, dan yang menyakitkan dikubur dalam-dalam.

Kesaksian Ita Fatia Nadia dan Sri Palupi, dua tokoh aktivis yang masuk dalam Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 - dalam acara Bocor Alus Tempo, Minggu (20/6/2025) telah menelanjangi absurditas klaim Fadli Zon. Mereka tak hanya berbicara atas nama data, tapi atas nama nyawa.Baca Juga: Pencarian Belum Usai: Tiga Jemaah Haji Indonesia Masih Hilang di Tanah Suci, Diduga Alami Demensia

Ita Fatia Nadia bercerita, dari 15 korban yang ia dampingi secara pribadi, yang termuda berusia 11 tahun, bernama Fransiska. Ia mengalami pemerkosaan di wilayah Tangerang, ibunya juga menjadi korban dan meninggal karena dibunuh, begitu juga kakaknya. Kejadian ini adalah tragedi dalam satu keluarga yang hancur total akibat kekerasan massa.

Setelah menyampaikan laporan-laporan ini, Jenderal Wiranto menuduh Ita telah berbohong dan menjelekkan nama bangsa Indonesia di mata internasional. Padahal, sejak kerusuhan pecah, banyak rumah sakit telah didatangi oleh orang-orang bersenjata dengan seragam militer yang memaksa mereka bungkam soal korban kekerasan seksual.Baca Juga: HUT Bhayangkara ke-79, Perkuat Ikatan Polri dan Masyarakat Bengkulu

Ita juga mengungkapkan bahwa sebelum kerusuhan terjadi, telah ada semacam "pengkondisian" di komunitas-komunitas. Beberapa orang didatangi oleh pihak yang mengatakan, “Sebentar lagi kamu akan bisa menyentuh perempuan-perempuan yang selama ini tidak bisa kami sentuh.” Ia sendiri menerima surat ancaman bahwa anaknya akan diculik—teror yang ia katakan terus berlanjut hingga hari ini.

Ita menyebut pernyataan yang menyangsikan perkosaan massal di Mei 1998 sebagai bentuk pembohongan publik, penghinaan terhadap perempuan, dan penyangkalan terhadap sejarah bangsa.Baca Juga: Seribu Bayang Purnama dan Jeritan Sunyi para Penjaga Pangan Negeri

Ia menceritakan bahwa pada sore hari saat kerusuhan, kantor pusat relawan kemanusiaan menerima telepon bahwa telah terjadi pemerkosaan di kawasan Pluit. Romo Sandy, seorang tokoh relawan, menelepon lagi mengabarkan adanya kerusuhan di Harco Glodok. Ita pun berangkat ke lokasi tersebut dengan sepeda motor.

Sesampainya di Harco Glodok, Ita menyaksikan kerusuhan dan penjarahan yang meluas. Namun, yang paling mengguncang adalah empat perempuan Tionghoa yang dilucuti pakaiannya, dilecehkan di depan umum, seperti sedang "dilempar-lemparkan." Dengan nekat, Ita mengibaskan payung yang dibawanya untuk menakut-nakuti pelaku dan menyelamatkan keempat korban. Ia kemudian mengantar mereka ke hotel terdekat untuk perlindungan.Baca Juga: BMA Bengkulu Dukung View Tower Tiang Bendera

Malam harinya, tim relawan menerima laporan serupa dari wilayah Jembatan Dua hingga Jembatan Lima menuju Cengkareng, bahwa telah terjadi penyerangan yang kemudian diketahui juga melibatkan pemerkosaan.