Di balik sederet kebijakan strategis yang mendorong kemajuan pembangunan Jawa Tengah, nama Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si sering disebut sebagai sosok di balik layar yang menggerakkan banyak perubahan. Ia bukan hanya seorang birokrat senior, tetapi juga pemimpin yang mampu menjembatani antara teori dan praktik, antara visi dan implementasi di lapangan.
Lahir di Klaten, 4 Desember 1965, Sujarwanto tumbuh dengan nilai kerja keras dan ketekunan khas anak daerah. Langkah intelektualnya dimulai di Fakultas Teknik Geologi UPN “Veteran” Yogyakarta pada tahun 1984 hingga 1990. Kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil dimulai dua tahun kemudian di Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah.
Kehausannya akan ilmu mendorongnya untuk memperdalam kebijakan publik di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1999–2000. Dua dekade kemudian, semangat belajar itu membawanya meraih gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Diponegoro (Undip) dengan fokus pada manajemen kebijakan publik. Kombinasi akademik dan pengalaman lapangan inilah yang menjadi fondasi kuat dalam setiap langkah kepemimpinannya.
Menapaki Tangga Birokrasi
Selama lebih dari 33 tahun mengabdi, Sujarwanto dikenal sebagai figur birokrat yang tidak pernah berhenti berinovasi. Ia telah 17 tahun menduduki jabatan Eselon II, memimpin berbagai instansi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kariernya dimulai ketika dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi pada 2007. Di masa kepemimpinannya, dinas tersebut bertransformasi menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan fokus pada pengelolaan geologi, air tanah, pertambangan, hingga energi terbarukan.
Tahun 2008, ia beralih menjadi Kepala Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jateng, yang turut menggerakkan program Bali nDeso Bangun Deso di era Gubernur Bibit Waluyo.
Namun masa pengabdian terpanjangnya berada di Dinas Koperasi dan UMKM (2010–2015). Di sinilah konsep One Village One Product (OVOP) ia gaungkan, disertai revitalisasi koperasi dan lahirnya Perda Koperasi serta Perda Pemberdayaan UMKM. Atas dedikasi tersebut, ia dianugerahi Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI serta dinobatkan sebagai Kepala Dinas Penggerak OVOP Terbaik oleh Menteri Koperasi dan UKM.
Tahun 2015–2017, Sujarwanto dipercaya menakhodai Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Ia mendorong kemudahan perizinan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis digital yang berhasil mempercepat investasi di daerah. Dalam periode ini pula, ia sempat menjalankan tugas tambahan sebagai Penjabat Bupati Semarang selama enam bulan dan mengikuti pendidikan kader pimpinan nasional PPRA 54 LEMHANAS RI.
Kemampuannya sebagai teknokrat membuatnya kemudian dipercaya memimpin Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2017–2019). Di masa transisi antara dua periode pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo, ia menuntaskan RPJMD 2013–2018 dan menyusun RPJMD 2018–2023, memastikan arah pembangunan tetap berkesinambungan.
Pada 2019–2023, ia kembali ke bidang energi sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Di tengah tantangan global perubahan iklim, ia memperkenalkan Gerakan Jateng Solar Province, Desa Mandiri Energi, serta menerbitkan buku “Transisi Energi Bersama Rakyat” yang diluncurkan pada Konferensi G20 Bali 2022.
Sejak 18 April 2023, Sujarwanto menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam posisi strategis ini, ia menjadi penghubung lintas sektor—memperkuat infrastruktur, menumbuhkan iklim investasi sehat, dan merancang strategi energi berkelanjutan.
Dalam setiap kesempatan, ia selalu menegaskan pentingnya kolaborasi. “Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal beton dan baja, tetapi soal daya saing ekonomi. Pemerintah tak bisa bekerja sendiri—partisipasi masyarakat dan swasta adalah ruh pembangunan,” ujarnya dalam sebuah forum infrastruktur 2025.
Menjaga Stabilitas Daerah
Artikel Terkait
Walikota Metro Belajar Reformasi Birokrasi ke Semarang
Rampingkan Birokrasi dan Hemat Anggaran, Donald Trump Tawarkan Pensiun Dini Bagi PNS AS dengan Pesangon 8 Kali Gaji
Pakar UGM Sebut Pemerintah Hadapi Perilaku Boros dalam Birokrasi
Ada Kecenderungan Bikin Susah, Presiden Prabowo Perintahkan Perbaiki Sistem Birokrasi
DPR Soroti Aturan Izin BGN untuk Akses Dapur MBG: Pengawasan Tak Perlu Birokrasi Rumit