Kasus Pagar Laut, Firman Soebagyo: Saatnya Kembalikan Kedaulatan Negara

Photo Author
Stefy Thenu, Suara Pembaruan
- Minggu, 26 Januari 2025 | 10:39 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI, dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo.
Anggota Komisi IV DPR RI, dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo.


Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Kasus pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi, yang menyedot perhatian nasional menjadi momentum untuk mengembalikan kedaulatan negara.Baca Juga: Diskoperindag Kaur Imbau Koperasi Aktif Segera Gelar RAT


“Kini sudah saatnya kita mengingatkan kembali kepada pemerintah, karena berbagai pengalaman dari rezim ke rezim semakin telah mendegradasi kedaulatan negara,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, dalam keterangan pers, Sabtu (25/1/2025).

Dinamika geopolitik, geoekonomi global dan lokal belakangan ini, kata Politisi Partai Golkar ini, harus menjadi perhatian serius.Baca Juga: ‘Seperti Bayi dalam Kandungan Elisabeth yang Melonjak Kegirangan’

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, menurut dia, masih belum bisa keluar dari ketergantungan terhadap asing, baik dari sektor pangan dan energi dan yang lainnya.

Jika mata rantai ketergantungan ini tidak diputus, dengan cara membangun kemandirian, maka akan berisiko besar ke depannya.Baca Juga: Belajar dari Belanda, Komisi III DPR Segera Susun RUU KUHAP Baru

“Oleh karena itu, sekarang ini saatnya kita harus berani mengoreksi dan mengingatkan pemerintah. Mengingat sistem politik yang sudah semakin dibuka dan terbuka bebas ini juga berdampak dan menyebabkan biaya politik tinggi,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.

Implikasinya bisa terlihat jelas dari bagaimana pelaku politik terutama elit politik dan menteri berafiliasi dengan oligarki. Hal ini yang lantas memunculkan kartelisasi politik serta ancaman bagi kedaulatan politik dan pilar demokrasi.Baca Juga: Pesta Rakyat HUT Kabupaten Kepahiang Berlangsung Meriah Dihadiri Ribuan Masyarakat

“Para menteri dan elit Parpol banyak yang merupakan pelaku usaha juga, bahkan ada yang berafiliasi dengan oligarki, dan inilah penyebab terjadinya kartelisasi politik dan runtuhnya kedaulatan karena intervensi kekuasaan dan oligarki. Sebab calon presiden selalu membutuhkan dukungan parpol dan sponsorship. Apalagi kalau calon presidennya tidak mampu dan hanya akan dijadikan boneka belaka,” tegas Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Waketum bidang politik Kadin Indonesia ini.Baca Juga: Konser Ndarboy Genk di Boyolali, Jadi Konser Syukuran Kemenangan Luthfi-Yasin

Firman melihat kepemimpinan Prabowo yang sudah selesai dengan dirinya. Ditegaskan, dengan latar belakang TNI, Prabowo memiliki bekal nasionalisme yang kuat. Belum lagi memperhitungkan materi yang dimilikinya. Sehingga Prabowo tak akan mungkin jadi presiden boneka. Oleh sebab itu, ini adalah momentum yang tepat untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari cengkraman oligarki.Baca Juga: Dukcapil Kota Bengkulu Operasikan Mobil Keliling Layani Warga Buat Dokumen Kependudukan

“Mumpung Presiden Prabowo memiliki kemampuan finansial kuat dan background TNI dan patriotik. Kini saatnya kita mendukung dan bersama-sama selamatkan negara dan bangsa ini sebelum terlanjur. Saya juga mengajak para pelaku politik kedepankan hati nurani untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia ke arah yang benar menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Firman.

 

Editor: Stefy Thenu

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X