Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka dalam diskusi publik bertajuk "Dua Sisi" yang mempertemukan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, dengan Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Fathimah Azzahra, Jumat (17/7/2026).
Diskusi berlangsung dinamis ketika kedua narasumber membahas efektivitas program MBG, khususnya terkait penggunaan anggaran yang dinilai bersinggungan dengan sektor pendidikan.
Fathimah menilai dana yang dialokasikan untuk MBG semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat akses pendidikan, termasuk membantu mahasiswa yang mengalami kendala biaya kuliah.
"Bagi kami sama karena masih menggunakan anggaran pendidikan. Jadi, ini semua sebetulnya masih terkait dengan pendidikan," ujar Fathimah dalam forum tersebut.
Menanggapi hal itu, Qodari menegaskan bahwa MBG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan karena berhubungan langsung dengan kesiapan siswa menerima pelajaran di sekolah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, sekitar 56 persen siswa datang ke sekolah dalam kondisi lapar, sehingga berpotensi mengganggu konsentrasi belajar.
"Kalau dia lapar, tidak bisa belajar dengan baik. Sebagus apa pun materi yang diberikan guru akan sulit diterima. Karena itu, MBG merupakan bagian inheren dari proses pendidikan," kata Qodari.
Qodari juga mengingatkan pemerintah telah memiliki program lain yang secara khusus mendukung akses pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 triliun untuk membantu lebih dari satu juta mahasiswa.
Menurutnya, program bantuan pendidikan dan MBG memiliki tujuan berbeda sehingga tidak tepat jika dipertentangkan.
"Program MBG itu satu hal, sedangkan program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah adalah hal yang lain," ujarnya.
Perdebatan semakin menghangat ketika Qodari menanggapi isu puluhan ribu calon mahasiswa yang disebut gagal melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ia meminta agar kritik terhadap pemerintah disampaikan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Sekarang di UI ada berapa kursi yang kosong karena mahasiswa tidak jadi mendaftar? Kalau tidak punya angkanya, jangan bicara terlalu jauh," kata Qodari.
Ia mengajak kalangan mahasiswa menyampaikan kritik yang didukung fakta dan data lapangan agar evaluasi terhadap program pemerintah dapat dilakukan secara objektif dan efektif.