Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Gedung DPR RI dan Monas, Jakarta, kembali menjadi sorotan publik. Perbincangan ramai muncul di media sosial setelah polisi mengungkap temuan sejumlah barang bukti hingga uang tunai dari pihak yang diduga hendak menyusup ke dalam massa aksi.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengamankan sedikitnya 101 orang yang dicurigai akan memicu kericuhan saat demonstrasi buruh berlangsung pada Jumat, 1 Mei 2026.
Dalam operasi pengamanan tersebut, polisi menyita berbagai barang yang diduga dapat digunakan untuk tindakan anarkis. Barang bukti itu di antaranya botol kosong, bensin, kain yang diduga untuk pemicu api bom molotov, ketapel, hingga gotri.
Perkembangan terbaru disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin. Ia mengungkapkan pihaknya menemukan uang tunai senilai Rp10 juta serta 1.000 rial Yaman atau sekitar Rp72 ribu dari salah satu koordinator lapangan aksi.
Menurut Iman, uang tersebut diduga akan digunakan untuk menggerakkan massa saat aksi berlangsung di kawasan Gedung DPR RI.
“Ada sejumlah uang yang kami amankan dari salah satu koordinator lapangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu, 2 Mei 2026.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, uang itu disebut rencananya akan dibagikan kepada sejumlah orang yang hadir bersama kelompok tersebut.
Selain soal dugaan pendanaan massa, polisi juga mengungkap adanya komunikasi yang mengarah pada rencana provokasi di tengah aksi buruh.
Pihak kepolisian menduga ada upaya penyusupan ke dalam kelompok serikat buruh dengan tujuan memancing konflik antarmassa.
Menurut Iman, kelompok tersebut diduga akan memanfaatkan media sosial untuk memperkeruh situasi dan memancing emosi peserta aksi lain agar kerusuhan meluas.
Polisi menyebut langkah pengamanan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya deteksi dini untuk mencegah kericuhan selama demonstrasi berlangsung.
Polda Metro Jaya menegaskan tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga jalannya demokrasi sekaligus memastikan aksi penyampaian pendapat di muka umum berlangsung sesuai aturan hukum.
“Kami terus melakukan langkah preemtif, preventif, hingga represif demi menjaga keamanan selama aksi berlangsung,” kata Iman.