Kritik Tiyo terhadap MBG berawal dari keprihatinan atas kasus bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur yang diduga karena tidak mampu membeli alat tulis. Ia kemudian mengirim surat terbuka kepada UNICEF untuk memperhatikan hak pendidikan anak di Indonesia.Baca Juga: Pejabat di DLHK Bengkulu Tandatangani Perjanjian Kerja, Asisten II Tekankan Tanggung Jawab Kolektif
Ia juga menyoroti prioritas anggaran pemerintah, termasuk alokasi dana besar untuk MBG, yang menurutnya berpotensi mengganggu mandatory spending pendidikan.
“Ada ironi prioritas anggaran. Ketika anak tidak mampu membeli buku Rp10.000, pemerintah justru menggelontorkan anggaran besar yang kami ragukan manfaatnya,” ujarnya.Baca Juga: Wagub Bengkulu Resmikan Kampung Ramadan, Dorong UMKM dan Kebangkitan Ekonomi Rakyat
Tiyo menegaskan kritik tersebut merupakan sikap organisasi, bukan pandangan pribadi. Ia juga mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berani menjadi suara rakyat.
“Rakyat butuh juru bicara atas persoalan yang mereka alami. Mahasiswa harus hadir, bukan sekadar membuat slogan,” katanya.
Ia menutup dengan pesan agar mahasiswa tidak takut menghadapi tekanan selama memperjuangkan kepentingan publik dan demokrasi.*Baca Juga: Hari Pertama Ramadhan, Ketahanan Stok BBM di Papua Maluku Dipastikan Aman, Pertamina Siapkan Layanan SPBU Nyaman