Harris Turino: Purbaya Bawa Paradigma Baru, dari Kapitalisme Swasta ke Kapitalisme Negara

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan perubahan besar dalam paradigma pengelolaan ekonomi nasional.

Menurutnya, Indonesia kini tengah bergerak dari pendekatan kapitalisme swasta yang diusung oleh Sri Mulyani Indrawati menuju kapitalisme negara yang lebih berani dan bersifat intervensi.

“Bu Sri Mulyani itu mazhab kapitalisme swasta—disiplin, hati-hati, dan percaya pada mekanisme pasar. Sementara Pak Purbaya lebih ke kapitalisme negara, di mana pemerintah ikut aktif memutar roda ekonomi,” ujar Harris dalam wawancara dengan Jaringan Promedia di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan, meskipun keduanya sama-sama berlandaskan prinsip ekonomi pasar, perbedaan utamanya terletak pada seberapa besar peran negara dalam melakukan intervensi kebijakan. Salah satu contohnya, kata Harris, adalah keputusan pemerintah menyalurkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank umum untuk memperkuat likuiditas sektor keuangan.

“Kalau Pak Purbaya mampu menjembatani dua kutub ini, maka kita bisa sampai di tengah—yaitu ekonomi Pancasila,” katanya.

Namun, Harris juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap realisasi kebijakan tersebut. Ia mengingatkan agar dana besar yang disalurkan benar-benar mengalir ke sektor riil, bukan sekadar mengendap di instrumen keuangan.

“Ini uang rakyat. Jika penyalurannya tidak tepat sasaran, yang menanggung akibatnya adalah masyarakat. Karena itu harus dikawal agar manfaatnya terasa nyata,” ujarnya.

Selain itu, Harris menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi publik pejabat ekonomi. “Menteri Keuangan itu bendahara negara, bukan juru bicara politik. Sekali salah bicara, pasar bisa langsung bereaksi,” tegasnya.

Menurut Harris, gaya kepemimpinan Purbaya yang lebih aktif dan progresif sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

“Negara memang harus hadir dalam perekonomian, tapi jangan sampai menelan pasar. Keberanian fiskal harus selalu diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya.*