Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting yang diambil pimpinan DPR sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan bersama sejumlah ketua umum partai politik di Istana pada Minggu, 31 Agustus 2025, Prabowo menegaskan bahwa parlemen telah menyepakati penyesuaian fasilitas bagi para legislator.
Menurut Presiden, pimpinan DPR melaporkan adanya kebijakan baru yang mencakup pencabutan beberapa tunjangan anggota dewan serta penghentian sementara perjalanan dinas ke luar negeri.
“Pimpinan DPR menyampaikan bahwa akan dilakukan pencabutan sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan anggota DPR, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Langkah tersebut dipandang sebagai komitmen konkret untuk memperkuat kinerja legislatif sekaligus memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dengan adanya penyesuaian, DPR diharapkan lebih fokus pada tugas utama mereka, yakni fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Moratorium perjalanan luar negeri juga menunjukkan keseriusan parlemen dalam menata prioritas kerja agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, Prabowo menuturkan bahwa partai politik juga mengambil langkah internal terhadap kader mereka di parlemen.
“Sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai bahwa mereka telah menjatuhkan tindakan tegas terhadap anggota DPR masing-masing,” kata Presiden.
Keputusan bersama ini dinilai sebagai bentuk konsolidasi politik antara pemerintah, DPR, dan partai-partai politik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Artikel Terkait
Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening, Prabowo: Untuk Apa Berlama-lama?
Pemerintah Terapkan Skema Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah, Anggaran 2025 Capai Rp66,92 Triliun
Adies Kadir: Tunjangan Rumah Rp50 Juta Masih Kurang, Anggota DPR Tetap Harus Rogoh Kantong Pribadi
Misbakhun Soal Tunjangan Rumah Rp50 Juta: Keputusan Menkeu, DPR Hanya Menjalankan
Tagar #BubarkanDPR Menggema, Mahasiswa dan Rakyat Tuntut Reformasi Parlemen dan Penghapusan Tunjangan Pejabat