Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK: Dituding Penyalahgunaan Anggaran dan Bebani APBD

Menanggapi tudingan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah di Akmil Magelang tidak menggunakan dana dari APBD.

Ia menyebut anggaran retret sepenuhnya bersumber dari APBN melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Baca Juga: Closing Bulan K3, Pertamina Tegaskan Komitmen HSSE di Setiap Aspek Operasional

"APBN. Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," ujar Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam surat edaran Kemendagri, awalnya biaya retret memang dibebankan kepada pemerintah daerah melalui APBD yang kemudian ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pengelola.Baca Juga: Wali Kota Bengkulu Janjikan Seragam Baru Anggota Satpol PP dan Damkar

Namun, surat tersebut akhirnya direvisi untuk memastikan bahwa anggaran berasal dari Kemendagri.

Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah bahwa PT Lembah Tidar Indonesia dimiliki oleh kader Partai Gerindra.

"PT Lembah Tidar Indonesia itu enggak (milik kader Gerindra), itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu, kan, yang mengelola atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola aja. Pemilik lahan itu Akademi Militer," tegasnya.Baca Juga: Band Sukatani Boleh Nyanyikan Lagu Bayar Bayar Bayar, Mulan Jameela Siap Kawal Jika Ada yang Coba Menghalangi

Hadi juga memastikan tidak ada transfer dana dari pemerintah daerah kepada PT Lembah Tidar Indonesia untuk penyelenggaraan retret.

"Harusnya tidak ada, semua dari Kemendagri," katanya.*