Wujudkan Good Governance, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Restrukturisasi Pemerintahan Desa

Photo Author
Stefy Thenu, Suara Pembaruan
- Sabtu, 10 Agustus 2024 | 23:01 WIB
Penyerahan Bagan Restrukturisasi Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Sindukarto.
Penyerahan Bagan Restrukturisasi Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Sindukarto.

 

Wonogiri, suarapembaruan.news - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tim II Universitas Diponegoro Tahun 2024, melakukan restrukturisasi Pemerintahan Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.


Salah satu mahasiswa KKN Undip di desa itu, Muhammad Shabhi Octaviandy, dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam pemerintahan desa. 

 Baca Juga: Enam Kabupaten di Bengkulu Masuk RTR Kawasan Perbatasan Negara

Sebagai solusi, Shabhi mengajukan proposal restrukturisasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. 


"Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan desa yang lebih maju dan menciptakan good governance perlu dilakukan restrukturisasi Pemerintahan desa," ujar Shabhi, Jumat (9/8).

 Baca Juga: 1.624 Mahasiswa Baru UINFAS Bengkulu Jalani Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan

Inovasi tersebut, kata dia, berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Melalui restrukturisasi pemerintahan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. 


Program ini mencakup penyusunan ulang struktur organisasi, optimalisasi penggunaan anggaran, serta peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan. 


"Harapannya, langkah ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan pada akhirnya mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera," tuturnya.

Baca Juga: Mengangkat Kearifan Lokal, KKNT Stisipol Candradimuka Adakan Tur Wisata Edukatif di Kampung Wisata Anyaman


Program restrukturisasi pemerintahan Desa Sindukarto dengan menyerahkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. 

 

SOTK baru ini, kata dia, diharapkan menjadi tonggak awal bagi terciptanya pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam melayani masyarakat. 

Halaman:

Editor: Stefy Thenu

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X