Jayapura, SUARAPEMBARUAN. – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura secara resmi mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua untuk segera mengumumkan hasil investigasi terkait penembakan ibu hamil, almarhumah Markiana Sondegau, di Intan Jaya. Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua GMKI Cabang Jayapura, Gerson Wetipo, bersama jajaran pengurus saat menyerahkan pengaduan ke kantor Komnas HAM Papua, Selasa (14/7/2026).
Gerson menegaskan bahwa kasus penembakan terhadap perempuan hamil merupakan pelanggaran HAM berat yang tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Ia meyakini Komnas HAM Papua di bawah kepemimpinan Frits Ramandey memiliki kapasitas dan kewenangan penuh untuk mengungkap fakta hukum dalam insiden tersebut maupun kasus kekerasan bersenjata lainnya di Tanah Papua. "Kami percaya lembaga ini mampu memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya," ujar Gerson.
Selain menuntut transparansi kasus Intan Jaya, GMKI juga menyoroti isu krusial terkait keamanan. Mereka mendesak Komnas HAM untuk meminta Presiden Prabowo Subianto menertibkan kehadiran pasukan TNI non-organik di Papua.
Menurut Gerson, maraknya penugasan pasukan dengan status operasi yang tidak jelas berpotensi memicu eskalasi kekerasan dan melanggar hak asasi warga sipil. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kerangka keamanan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip HAM.
Merespons desakan tersebut, Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, memastikan bahwa pengaduan dari GMKI telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti.
Ia berjanji dalam waktu dekat akan mengumumkan hasil pemantauan komprehensif terkait penembakan ibu hamil di Intan Jaya serta perkembangan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya di wilayah Papua.
Respons cepat ini diharapkan dapat meredam keresahan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak HAM nasional.
