FGD DPD RI di FEB UNDIP: Rumuskan Arah Pembangunan Nasional

Semarang, SUARA PEMBARUAN - Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (UNDIP) kembali menunjukkan komitmennya sebagai institusi akademik yang aktif berperan dalam merumuskan arah pembangunan nasional.Baca Juga: Tri Ibadah Permudah Umat Beribadah di Tanah Suci selama Umrah dan Haji

Hal ini tercermin dalam kepercayaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia kepada FEB UNDIP sebagai tuan rumah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Komite IV DPD RI, yang membahas penyusunan rekomendasi atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.Baca Juga: PSU Bupati dan Wabup Bengkulu Selatan Digelar di 330 TPS

Acara FGD ini digelar di Ruang Sidang Dekanat FEB UNDIP, Semarang, dan dihadiri oleh Wakil Pimpinan DPD RI, Komite IV DPD RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta akademisi UNDIP.

Dalam sambutan pembukaannya, Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, SE., Msi menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada UNDIP, khususnya FEB, sebagai mitra dalam forum diskusi kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa UNDIP siap menjadi bagian penting dari pembangunan Jawa Tengah dan Indonesia, melalui pendekatan kolaboratif dan kontribusi nyata di berbagai bidang.Baca Juga: Ratusan Anggota Bawaslu Ditebar, Tangkal Politik Uang PSU Bupati-Wabup Bengkulu Selatan

“Terima kasih atas kepercayaan DPD RI kepada UNDIP. Kami merasa terhormat dan sekaligus terpanggil untuk mengambil peran strategis. Kami percaya, pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan hanya bisa terwujud melalui kerja sama pentahelix—antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media,” ungkap Prof. Suharnomo.
Ia juga menekankan bahwa UNDIP memegang teguh prinsip Bermartabat dan Bermanfaat—yakni bermartabat dalam integritas akademik dan keilmuan, serta bermanfaat secara nyata bagi masyarakat.Baca Juga: Anggota Polres Kaur Jaga Gereja Amankan Perayaan Wafat Isa Almasih

Sebagai implementasi dari komitmen sosial tersebut, Prof. Suharnomo memaparkan berbagai program yang telah dijalankan oleh UNDIP dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembentukan SDM unggul, antara lain penerimaan lebih dari 2.500 mahasiswa penerima KIP-K (Bidikmisi), pemberian beasiswa penuh untuk 120 mahasiswa di Jepara dengan fasilitas asrama, makan tiga kali sehari.Baca Juga: Sambut Hari Kartini, PNM Dukung Perempuan Sehat dan Mandiri sebagai Pilar Indonesia Emas 2045

“Kami percaya, pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk mobilitas sosial secara vertikal (perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke arah yang lebih tinggi dalam struktur sosial). UNDIP ingin mengambil peran aktif agar Jawa Tengah tidak lagi menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia,” imbuhnya.

UNDIP juga telah mengimplementasikan 35 bidang penugasan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk program penyediaan air bersih dengan teknologi desalinasi di wilayah pesisir seperti Pekalongan, Jepara, Demak, dan Blora. Teknologi ini mengubah air payau menjadi air siap minum, didukung oleh energi terbarukan melalui solar panel.Baca Juga: ITB Dukung Konsep ABG Inovasi Teknologi Kepala BPOM RI Taruna Ikrar

Selain itu, UNDIP telah menerapkan teknologi pengawet hasil pertanian d’ozone di 12 titik lokasi, yang terbukti mampu memperpanjang daya simpan panen cabai dan mengurangi potensi kerugian petani.

“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan ekonomi. UNDIP ingin inline dengan DPD RI, agar kajian akademik kami dapat memberikan kontribusi konkret bagi kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi yang inklusif,” kata Prof. Suharnomo menegaskan.Baca Juga: Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu Mulai Terima Calon Siswa

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto, yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPD RI memilih Jawa Tengah sebagai lokasi pelaksanaan FGD. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Jawa Tengah memiliki posisi geografis dan potensi ekonomi yang sangat strategis, terletak di antara dua gerbang ekonomi nasional—Jakarta dan Surabaya.

“Jawa Tengah memiliki infrastruktur strategis, tiga pusat kegiatan nasional, sebelas pusat kegiatan wilayah, serta sektor unggulan di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. DPD RI sangat penting dalam mendukung pengembangan SDM, infrastruktur, dan pengalokasian anggaran demi mendorong kesetaraan pembangunan,” ujarnya.Baca Juga: Paula Verhoeven Pamer Momen Bareng Kedua Anaknya Jelang Sidang Putusan Hak Asuh

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun RAPBN yang inklusif dan akurat. Ia juga menyampaikan bahwa DPD RI memiliki kewenangan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat, dan forum FGD seperti ini merupakan ruang penting untuk menyerap aspirasi serta masukan dari akademisi daerah.