Contoh yang mencolok adalah dukungan Prabowo terhadap Gibran dalam pemilihan kepala daerah, yang lebih mencerminkan pengaruh Jokowi daripada independensi Prabowo.Baca Juga: Aipda Robig Zainudin Tidak Beri Peringatan Sebelum Menembak Siswa SMKN 4 Semarang
Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi berhasil mengarahkan RSA ke arah yang mendukung kepentingan politiknya. Prabowo, yang awalnya merupakan oposisi kuat, kini berisiko menjadi alat legitimasi bagi hegemoni Jokowi.
Pengkhianatan terhadap Koalisi KIM: Memecah melalui ISA
Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah gabungan partai-partai yang mendukung pemerintahan Jokowi. Dalam analisis Althusser, koalisi ini berfungsi sebagai ISA yang menciptakan legitimasi politik bagi kekuasaan Jokowi.
Namun, kritik yang muncul menunjukkan bahwa Jokowi menggunakan taktik "pecah belah" untuk melemahkan kekuatan kolektif koalisi, menjadikannya alat penguat personalisme politik.Baca Juga: Pilkada Kota Bengkulu, Paslon Dedy Wahyudi-Roni Tobing Raih Suara Terbanyak
ISA bekerja melalui ideologi untuk menciptakan konsensus, tetapi Jokowi justru menggunakan koalisi untuk mendukung kepentingan keluarganya, seperti terlihat dalam promosi politik Gibran.
Akibatnya, koalisi yang seharusnya menjadi forum kolektif ideologis berubah menjadi instrumen individual yang melayani kepentingan sempit. Langkah ini melemahkan independensi partai-partai di KIM, menciptakan ketergantungan pada Jokowi, dan memperkuat kontrolnya atas sistem politik.Baca Juga: Ranking FIFA Melejit ke-125, Ini 3 Alasan Timnas Garuda Wajib Jawara di Ajang Piala AFF 2024
Pengkhianatan terhadap Rakyat Indonesia: Hegemoni Ideologi dan Represi
Pengkhianatan terbesar Jokowi, menurut kritik ini, adalah terhadap rakyat Indonesia. Dalam teori Althusser, rakyat adalah subjek yang dibentuk oleh ISA seperti pendidikan, media, dan agama.
Jokowi dinilai berhasil membangun hegemoni melalui ISA ini untuk menciptakan citra sebagai pemimpin yang sederhana dan pro-rakyat, meskipun kebijakan-kebijakannya sering kali dinilai lebih menguntungkan oligarki daripada masyarakat umum.Baca Juga: Fredy Pratama Masih Aktif Kirim Narkoba, Bareskrim Ungkap Jaringan yang Dibangun si Bandar Kelas Kakap!
Beberapa kebijakan kontroversial, seperti UU Cipta Kerja dan pembangunan Ibu Kota Negara baru, menunjukkan bagaimana ISA digunakan untuk membenarkan langkah-langkah yang sebenarnya tidak populer. Media massa, sebagai bagian dari ISA, memainkan peran penting dalam membangun narasi yang menguntungkan Jokowi, sementara kritik dari rakyat ditekan atau direduksi.
Selain itu, RSA juga digunakan untuk mengendalikan perlawanan. Demonstrasi besar yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh, misalnya, sering kali dihadapi dengan tindakan represif. Hal ini mencerminkan bagaimana Jokowi menggunakan kekuasaan negara tidak hanya untuk membangun hegemoni ideologis tetapi juga untuk meredam oposisi.Baca Juga: Puji Ketajaman dan Kebugaran, Eks Petarung UFC Darren Till Tantang Cristiano Ronaldo Bertarung
Ancaman terhadap Demokrasi dan Ideologi Bangsa
Melalui teori Louis Althusser, langkah-langkah politik Jokowi dapat dilihat sebagai pengkhianatan sistematis terhadap ISA dan RSA yang seharusnya berfungsi untuk menjaga demokrasi dan ideologi bangsa.
Pengkhianatan terhadap PDI Perjuangan, Prabowo Subianto, Koalisi KIM, dan rakyat Indonesia mencerminkan upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui manipulasi ideologi dan kontrol represif.Baca Juga: BPJS Kesehatan Serius Jaga Kualitas Layanan Kesehatan dan Cegah Potensi Kecurangan di Berbagai Lini