Evaluasi Total OTSUS: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi OTSUS dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat perlindungan hak masyarakat adat.
Mekanisme Konsultasi Sejati: Membangun mekanisme konsultasi dan partisipasi yang sejati dengan masyarakat adat, sebagaimana di amanatkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) 2007.
Reformasi Struktural Menyeluruh: Mulai dari harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan mekanisme perlindungan hak masyarakat adat, hingga transformasi paradigma pembangunan yang berbasis kearifan lokal.
Rekonsiliasi Historis: Mengakui dan menyelesaikan akar masalah historis dan politik dari PEPERA 1969 melalui dialog nasional yang inklusif.
Ratifikasi Konvensi ILO 169: Meratifikasi Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 sebagai landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
"Tanpa reformasi struktural yang mendalam, OTSUS berisiko menjadi alat legitimasi bagi asimilasi budaya dan penundukan masyarakat adat Papua di bawah hegemoni sentralistik pemerintah pusat di Jakarta," tutup Baho.
Penelitian ini menekankan bahwa masa depan hubungan pusat dan Papua harus di bangun di atas fondasi penghormatan timbal balik, dialog yang setara, dan pengakuan terhadap keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa yang harus di jaga dan di lestarikan.
Tentang Penulis:
Arkilaus Baho adalah seorang aktivis Papua yang fokus pada isu-isu ekonomi-politik Papua dan hak-hak masyarakat adat dan penggagas Dewan Rakyat Papua (DRP). Artikel ini merupakan hasil analisis mendalam yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif, analisis kebijakan komparatif, dan evaluasi kritis terhadap fondasi historis integrasi Papua ke NKRI.
