Bukan Kapal Kurang, Ini Penyebab Sebenarnya Macet Parah di Pelabuhan

Jakarta, SUARA PEMBARUAN  — Kepadatan parah selama arus mudik Lebaran 2026 di sejumlah pelabuhan penyeberangan dinilai bukan akibat minimnya armada kapal. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan justru menilai akar persoalan terletak pada keterbatasan fasilitas dermaga yang belum mampu mengimbangi jumlah kapal yang tersedia.Baca Juga: Dinas TPHP Bengkulu Kembangkan dan Rejamakan 1.000 Hektare Tanaman Kopi di Empat Kabupaten

Ketua Umum GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menjelaskan hasil evaluasi menunjukkan ketimpangan mencolok antara kapasitas sandar dan jumlah armada, terutama di lintasan sibuk seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

Meski demikian, GAPASDAP tetap memberikan penghargaan atas kerja keras berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, ASDP Indonesia Ferry, KSOP, BPTD, hingga operator kapal.Baca Juga: Wujudkan Kawasan Industri Pulau Baai, Pemprov Bengkulu Kumpulkan Pelaku Usaha

Namun, implementasi sistem dinilai masih jauh dari optimal. Sejumlah kendala yang muncul meliputi kebijakan yang kaku, distribusi kendaraan yang tidak merata, hingga minimnya infrastruktur pelabuhan.

Khoiri menegaskan, pendekatan ke depan perlu lebih responsif terhadap kondisi lapangan dan berbasis data real-time.Baca Juga: Ledakan di Teras Malioboro Bikin Panik, Tiga Orang Terluka Akibat Gas Limbah

Banyak Kapal Menganggur

Fakta di lapangan menunjukkan ironi. Di lintasan Merak–Bakauheni, sekitar 74 kapal telah mengantongi izin operasi, tetapi hanya sekitar 28 kapal yang bisa beroperasi optimal setiap hari. Artinya, puluhan kapal lainnya terpaksa tidak digunakan.

Kondisi serupa terjadi di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Dari total sekitar 56 kapal, hanya separuhnya yang mampu beroperasi maksimal. Bahkan saat jumlah armada ditambah, justru memperburuk situasi.Baca Juga: GEMPAR Bersihkan Pesisir, Pemerintah Ajak Warga Bengkulu Bangun Budaya Peduli Lingkungan

Akibatnya, waktu tunggu kapal untuk bersandar semakin panjang, banyak kapal tertahan di laut, frekuensi perjalanan menurun, dan kenyamanan penumpang ikut terdampak.

GAPASDAP juga menyoroti langkah operator yang telah menahan tarif, bahkan memberi potongan harga. Selain itu, operator turut menanggung kerugian akibat kebijakan operasional seperti skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) dan rute yang lebih jauh.Baca Juga: PMI Turut Belasungkawa, Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon adalah Pahlawan Perdamaian Dunia

Sayangnya, berbagai upaya tersebut belum mampu menciptakan kelancaran yang diharapkan.

Ketidakseimbangan sistem ini memicu efek berantai, mulai dari antrean panjang kendaraan menuju pelabuhan, penumpukan di area dermaga, hingga pemanfaatan kapal yang tidak maksimal.Baca Juga: Sidang Videografer Desa Karo Memanas: Amsal Bantah Korupsi, Minta Dibebaskan

Di sisi lain, operator juga menghadapi tekanan finansial akibat sistem yang belum efisien.