Alam Tidak Marah, Kita yang Lalai: Membaca Krisis lewat Pertobatan Ekologis

Semarang, SUARA PEMBARUAN - Rentetan bencana ekologis yang terus berulang di Indonesia—banjir, longsor, rob, hingga cuaca ekstrem—bukan lagi sekadar peristiwa alam yang datang dan pergi. Ia telah menjelma menjadi peringatan keras bahwa relasi manusia dengan alam berada di titik krisis. Di tengah situasi ini, gagasan pertobatan ekologis mengemuka sebagai tawaran jalan keluar: perubahan cara berpikir, bertindak, dan membangun.Baca Juga: Seruni Kabinet Merah Putih Hadir di Perbatasan Papua: Salurkan Bantuan Sosial dan Dukung Pendidikan di SD Negeri Mosso

Demikian benang merah dalam Forum Diskusi DPD Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Jateng bertajuk Bencana Ekologis, Tanggung Jawab Hukum, dan Pertobatan Ekologis: Mencari Jalan Pemulihan Lingkungan Hidup”, yang berlangsung di Rumah Uskup Jl Pandanaran No 13 Semarang, Rabu (28/1/2026).

ISKA merupakan organisasi cendekiawan kemasyarakatan yang berada di bawah supervisi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan memiliki lebih dari 150 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang tersebar di seluruh Indonesia. ISKA aktif mendorong keterlibatan kaum intelektual Katolik dalam merespons berbagai persoalan sosial, hukum, kemanusiaan, dan lingkungan hidup melalui kegiatan kajian, dialog, serta advokasi lintas sektor.Baca Juga: Jalur Trans Sulawesi Kembali Terbuka, Penyaluran Energi ke Luwu Raya Lancar dan Stok Aman

Ketua Panitia Valentina Estiningsih mengatakan, forum ini diselenggarakan sebagai respons atas maraknya bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti Aceh, Tapanuli, Padang, Tegal, Kudus, Donggala, dan daerah lainnya, yang memiliki benang merah berupa kerusakan lingkungan akibat penggundulan hutan dan praktik pembalakan liar. Salah satu contoh nyata adalah banjir bandang di Sumatera Utara pada Desember 2025, yang diduga kuat berkaitan dengan aktivitas illegal logging, sebagaimana disampaikan oleh Bareskrim Polri pada awal Januari 2026.Baca Juga: Tokoh Adat Kamoro Iwaka Ajak Warga Jaga Keamanan Demi Masa Depan Mimika

Potret Krisis: Alam yang Tak Lagi Mampu Menyangga

Pakar lingkungan hidup Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D menilai bahwa bencana ekologis yang terjadi hampir serentak di berbagai wilayah Indonesia merupakan dampak dari krisis lingkungan yang sistemik dan menahun. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan konsep triple planetary crisis—tiga krisis bumi yang saling berkelindan.

“Yang pertama adalah dampak perubahan iklim, kedua kerusakan lingkungan termasuk pencemaran, dan ketiga adalah menurunnya keanekaragaman hayati. Tiga krisis ini bertemu dan menghasilkan bencana ekologis seperti banjir dan longsor,” jelasnya.Baca Juga: Tokoh Pemuda Papua Pegunungan Tekankan Pentingnya Menjaga Kerukunan Sosial

Menurut Sudharto, data menunjukkan bahwa sepanjang 2024 tercatat sedikitnya 1.420 kejadian banjir di Indonesia. Angka tersebut mencerminkan bukan hanya meningkatnya intensitas hujan, tetapi juga menurunnya kemampuan lingkungan untuk menyerap dan menahan air.

Ia mencontohkan kondisi di wilayah pesisir Jawa, khususnya Semarang. Kota ini menghadapi tekanan berlapis: kenaikan muka air laut sekitar 3–4 sentimeter per tahun, penurunan muka tanah antara 2–12 sentimeter per tahun, serta pasokan air berlebih dari wilayah hulu akibat rusaknya kawasan resapan.Baca Juga: Gowa Raih UHC Award Kategori Pratama 2026

Ketua DPD ISKA Jateng Yosef Sulistyo saat membuka secara resmi forum diskusi di Rumah Uskup, Rabu (28/1/2026). (SP/Stefy Thenu)

“Kita ini diserang dari laut dan dari hulu sekaligus. Kalau penanganannya hanya fokus di hilir, banjir tidak akan pernah selesai,” tegasnya.

Lebih jauh, Sudharto menekankan bahwa akar persoalan terletak pada degradasi lingkungan yang masif. Dalam kurun 2001–2004 saja, Indonesia kehilangan sekitar 32 juta hektare tutupan hutan. Alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit, pertambangan, dan proyek skala besar menjadi faktor dominan.Baca Juga: Dekatkan Layanan ke Pelanggan, PGN Sosialisasikan Keselamatan Gas Bumi

“Kualitas lingkungan suatu daerah bisa dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dari udara, air, dan lahan, yang paling buruk justru lahan atau tutupan lahannya,” ujarnya.

Ketika tutupan lahan menipis, kemampuan tanah menyerap air hujan dan mencegah erosi ikut hilang. Akibatnya, banjir dan longsor menjadi keniscayaan. Sudharto mengingatkan bahwa bencana ekologis selalu berkelindan dengan ketidakadilan sosial.Baca Juga: HAKI Ayam Goreng Kalasan Hampir Diklaim Oleh Orang Tak Dikenal